Kementerian Keuangan mengajukan anggaran belanja Rp49,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan ini dirancang untuk menjaga tata kelola fiskal sekaligus mendukung sejumlah agenda pembangunan strategis yang masuk prioritas pemerintah.
Anggaran tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Pembahasan mencakup Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Keuangan.
Didominasi fungsi pelayanan umum
Purbaya menyebut pagu indikatif itu dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program yang telah disiapkan kementerian. Ia juga menegaskan bahwa nilai usulan tersebut sejalan dengan arah efisiensi anggaran nasional.
Secara tren, pagu yang diajukan disebut sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Menurut Purbaya, kondisi itu menunjukkan penajaman belanja sesuai kebijakan nasional.
| Fungsi Anggaran | Nilai |
|---|---|
| Pelayanan umum | Rp45,52 triliun |
| Pendidikan | Rp3,99 triliun |
| Ekonomi | Rp284,71 miliar |
Struktur anggaran Kemenkeu masih didominasi fungsi pelayanan umum dengan porsi Rp45,52 triliun dari total usulan. Fungsi pendidikan mendapat alokasi Rp3,99 triliun, sementara fungsi ekonomi tercatat Rp284,71 miliar.
Lima program utama yang dibawa Kemenkeu
Dana Rp49,8 triliun itu akan dibagi ke dalam lima program kerja utama. Fokus pertamanya adalah perumusan kebijakan fiskal untuk sektor keuangan dan roda ekonomi makro nasional.
Program lain diarahkan pada optimalisasi pengelolaan penerimaan dan belanja negara agar lebih tepat sasaran. Kementerian Keuangan juga menempatkan manajemen kas perbendaharaan, penataan kekayaan negara, mitigasi risiko, dan dukungan manajemen internal sebagai prioritas.
Mendukung agenda strategis pemerintah
Dalam pemaparannya, Purbaya menempatkan anggaran ini sebagai instrumen penting untuk mendukung agenda prioritas nasional. Salah satu target yang ikut disokong adalah pembangunan 514 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
Pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Selain itu, anggaran ini disiapkan untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis, pendirian tiga juta rumah, dan kebijakan mandatori biodiesel B50.
Purbaya mengatakan alokasi itu diperlukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat layanan publik. Ia juga menyebutnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usulan anggaran tersebut kini berada dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hasil pembahasan akan menentukan ruang fiskal Kemenkeu dalam menjalankan program-program prioritas itu.
