Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menahan tersangka baru dalam penyidikan dugaan korupsi pelaksanaan belanja rutin di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Tersangka berinisial JND diduga ikut menguatkan skema proyek fiktif yang disebut merugikan keuangan negara lebih dari Rp 16 miliar.
Penetapan JND sebagai tersangka dilakukan pada Senin (6/7/2026), lalu penyidik langsung menahannya selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Langkah ini menandai bahwa penyidikan kasus tersebut masih terus berkembang dan belum berhenti pada pemeriksaan pelaku-pelaku yang sudah lebih dulu disasar.
Peran JND dan jaringan perusahaan yang diduga terlibat
Dapot Dariarma, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, menyebut JND merupakan direktur PT CV Asaykhana. Penyidik juga menduga JND mengendalikan sejumlah perusahaan lain yang terkait dengan perkara ini.
| Perusahaan | Status Dugaan Keterkaitan |
|---|---|
| CV Nalisa Destia | Diduga berada di bawah kendali JND |
| CV Mila Kirana | Diduga berada di bawah kendali JND |
| CV Raflindo Pratama | Diduga berada di bawah kendali JND |
| PT Atrindo Prima Persada | Diduga berada di bawah kendali JND |
| CV Nursa Lima | Diduga berada di bawah kendali JND |
| CV Zafran Karya Utama | Diduga berada di bawah kendali JND |
| CV Azio Osaka | Diduga berada di bawah kendali JND |
| CV Ardian Permata Indah | Diduga berada di bawah kendali JND |
Nama-nama perusahaan itu, menurut penyidik, masuk dalam jaringan yang diduga terkait skema proyek fiktif pada pelaksanaan belanja rutin selama 2023 hingga 2024. Dari sinilah penyidik menduga ada rekayasa pekerjaan agar seolah-olah proyek benar-benar berlangsung.
Modus yang didalami penyidik
Kejati DKI Jakarta menyebut JND bersama tersangka lain diduga merekayasa proyek fiktif agar terlihat ada pelaksanaan pekerjaan dalam anggaran rutin. Dari skema itu, penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sedikitnya Rp 16 miliar.
Perkara ini juga belum ditutup pada satu arah pemeriksaan saja. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, badan usaha milik negara, dan pihak swasta.
Pemeriksaan saksi dan pelacakan aset terus berjalan
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli keuangan negara. Selain itu, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini juga sedang ditelusuri untuk mendukung pemulihan kerugian negara.
Dengan penahanan tersangka baru ini, pengusutan dugaan korupsi di Sekretariat Ditjen Cipta Karya masih bergerak ke arah yang lebih luas. Kejati DKI Jakarta menegaskan penyidikan tetap terbuka untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga bertanggung jawab dalam proyek fiktif tersebut.
