Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan pemberian kompensasi lanjutan bagi warga terdampak penutupan tambang di Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Keputusan itu muncul setelah daftar penerima membengkak jauh dari hitungan awal sehingga skema bantuan yang sudah dirancang tidak lagi berjalan sesuai perhitungan.
Masalah utamanya bukan hanya soal nilai bantuan, tetapi juga perubahan data penerima yang melonjak drastis. Dari sekitar 3 ribu orang, daftar yang diajukan kemudian naik menjadi 18 ribu orang setelah usulan dari kepala desa setempat.
Daftar penerima berubah jauh dari asumsi awal
Pemprov Jawa Barat semula menyiapkan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Dengan asumsi penerima hanya sekitar 3 ribu orang, bantuan Rp3 juta per orang masih dianggap cukup untuk disalurkan bertahap.
Situasinya berubah ketika jumlah nama dalam daftar naik tajam menjadi 18 ribu orang. Dedi menyebut perubahan itu membuat alokasi dana tidak lagi memadai untuk bantuan jangka panjang seperti rencana awal.
“Kalau 18 ribu tidak diberi, maka akan begini, akan begini, begini,” kata Dedi di Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa perubahan skala penerima memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan di lapangan.
Bantuan hanya bisa diberikan satu kali
Dedi menjelaskan bahwa semua warga akhirnya dimasukkan ke dalam daftar penerima, termasuk mereka yang tidak bekerja di sektor tambang. Karena itu, pemerintah provinsi memilih membatasi kompensasi hanya sekali agar penyaluran tetap bisa dilakukan.
Ia menilai skema awal memang dirancang untuk buruh tambang, tetapi komposisi penerima di lapangan sudah berubah. “Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi,” ujarnya.
Keputusan itu membuat bantuan lanjutan tidak lagi diproses seperti rencana semula. Pemerintah provinsi memilih menjaga agar dana yang tersedia tetap tersalurkan, meski hanya sekali.
Penutupan tambang tak hanya soal lapangan kerja
Di tengah desakan agar tambang dibuka kembali, Dedi menolak mengambil keputusan tergesa-gesa. Ia menilai persoalan di Parungpanjang tidak bisa dilihat semata dari sisi pekerjaan, karena ada aspek keselamatan dan kenyamanan warga yang ikut terdampak.
Ia menyebut aktivitas tambang sebelumnya memicu dampak berlapis, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan. Dedi juga menekankan bahwa masyarakat yang melintas di jalur Parungpanjang berhak atas perlindungan yang sama.
“Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit,” kata Dedi.
Pemerintah, menurut dia, sudah menangani sebagian dampak, termasuk santunan bagi korban dan pembangunan infrastruktur hingga perbatasan Banten. Namun ia menilai solusi yang lebih menyeluruh masih dibutuhkan agar masalah serupa tidak berulang.
Skema kerja alternatif belum berjalan
Sebagai langkah jangka pendek, Pemprov Jawa Barat sempat menawarkan alih pekerjaan bagi buruh kasar tambang menjadi tenaga kebersihan di bawah DBMPR. Skema itu dinilai lebih layak karena pekerjaan tambang disebut hanya memberi upah harian sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa jaminan sosial.
Program tersebut belum berjalan karena data penerima yang dibutuhkan belum tersedia. Dedi mengatakan pihaknya sudah meminta para pekerja dimasukkan ke tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat untuk membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor, tetapi data yang diperlukan belum diterima.
“Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih,” ungkapnya.
Bantuan jangka pendek dan rencana jangka panjang
Sebelumnya, Pemprov Jabar menyalurkan kompensasi langsung sebagai solusi jangka pendek bagi warga terdampak penutupan tambang di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg. Bantuan itu dibagi dalam dua tahap, yakni bantuan langsung tunai Rp3 juta dan bantuan lanjutan Rp6 juta yang dianggarkan pada bulan Januari.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan gagasan jangka panjang agar aktivitas ekonomi di wilayah itu tetap memberi manfaat bagi warga setempat. Salah satu usulan yang mengemuka ialah program kredit kepemilikan truk tanpa uang muka bagi para sopir truk melalui kerja sama dengan Bank Jabar (BJB).
Pemprov Jabar juga berkomitmen memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas tambang pada 2026. Penutupan tambang sendiri masih bersifat sementara sampai ditemukan formula kebijakan baru yang dinilai bisa memastikan pajak dan hasil tambang kembali memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
