JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak selalu harus dicairkan saat peserta berusia 56 tahun. Dalam kondisi tertentu, saldo Jaminan Hari Tua bisa diambil sebagian atau penuh lebih awal selama peserta memenuhi syarat yang diatur.
Aturan ini memberi ruang bagi pekerja yang sudah tidak aktif bekerja, berpindah status kepesertaan, atau menghadapi situasi khusus. Ketentuan yang dirujuk dari PP Nomor 46 Tahun 2015 menegaskan bahwa usia 56 tahun menjadi patokan ideal pencairan, tetapi bukan satu-satunya waktu untuk mengajukan klaim.
Klaim penuh bisa dilakukan dalam kondisi tertentu
Pencairan penuh berarti seluruh saldo JHT dapat diambil sebelum usia pensiun. Hak ini berlaku bagi peserta yang mengundurkan diri, terkena PHK, dan belum kembali bekerja.
Peserta yang berpindah kewarganegaraan menjadi WNA juga dapat mencairkan seluruh saldo. Syarat lain yang diakui adalah cacat total tetap, dengan bukti surat keterangan dokter.
Jika peserta meninggal dunia, saldo JHT tidak hangus. Dana tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
Klaim sebagian punya batas dan tujuan berbeda
Klaim sebagian berlaku bagi peserta dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun. Skema ini dibagi menjadi dua, yakni pencairan maksimal 30 persen untuk kepemilikan rumah dan maksimal 10 persen untuk kebutuhan lain di luar properti.
Dana 30 persen hanya bisa digunakan untuk keperluan rumah. Sementara itu, dana 10 persen disiapkan untuk kebutuhan nonrumah, sehingga saldo JHT tetap tersisa sebagai perlindungan masa depan.
Aturan juga menegaskan bahwa klaim sebagian hanya bisa dilakukan satu kali selama masa kepesertaan. Karena itu, peserta perlu memastikan pilihan pengajuan sudah sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.
Dokumen yang perlu disiapkan sebelum klaim
Pengajuan klaim bisa dilakukan lewat aplikasi Jamsostek Mobile atau langsung di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Jalur digital menawarkan proses yang lebih praktis, sedangkan layanan tatap muka tetap tersedia bagi peserta yang membutuhkan bantuan petugas.
Dokumen dasar yang umumnya diminta meliputi e-KTP, Kartu Keluarga, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, buku tabungan, dan NPWP jika tersedia. Untuk pencairan 30 persen terkait rumah, dokumen kredit atau pembiayaan perumahan yang valid wajib dilampirkan.
Kelengkapan data menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Jika informasi pada berkas tidak sesuai, pengajuan bisa tertahan dan proses pencairan menjadi lebih lama.
Layanan khusus untuk peserta dengan kondisi tertentu
BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan prioritas di kantor cabang bagi ibu hamil, lansia, dan peserta yang sedang sakit. Fasilitas ini membantu peserta yang kesulitan mengikuti antrean reguler.
Namun, layanan prioritas tetap tidak menggantikan syarat administrasi yang berlaku. Data kepesertaan harus valid agar klaim dapat diterima dan diproses tanpa hambatan.
Peserta yang ingin mencairkan JHT, baik sebagian maupun penuh, perlu memastikan alasan klaim sudah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan berkas sejak awal membantu memperlancar proses, terutama karena pencairan 10 persen dan 30 persen memiliki tujuan pemakaian yang berbeda.
