Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyoroti kesenjangan pembangunan antarwilayah yang masih lebar di provinsi itu, meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang cukup baik sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sorotan ini muncul saat fraksi menyampaikan pandangan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur.
Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menilai capaian makro belum otomatis berarti pembangunan sudah dirasakan merata. Menurut dia, hasil pembangunan semestinya hadir langsung dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tampak di angka-angka statistik.
Capaian ekonomi positif, tetapi manfaatnya dinilai belum merata
PKS mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di angka 5,33 persen dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fraksi juga menyoroti penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen serta turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka ke 3,71 persen.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tercatat mencapai 76,13. Namun PKS menilai capaian itu tetap harus dibarengi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
Sejumlah persoalan struktural masih bertahan
Berdasarkan pendalaman panitia khusus, PKS menemukan beberapa persoalan mendasar yang belum tuntas. Di antaranya stagnasi rata-rata lama sekolah, dominasi pekerja informal, dan rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.
Fraksi juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari total 166 Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan, masih ada 15 IKD yang belum tercapai.
Lilik menilai ketimpangan antardaerah menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut kawasan Madura dan wilayah tapal kuda masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibanding wilayah lain di Jawa Timur.
PKS minta rekomendasi DPRD dijalankan konkret
Meski memberi catatan kritis, Fraksi PKS tetap menyetujui dan menerima Raperda tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD harus dijalankan secara konkret dan terukur oleh pemerintah provinsi.
Lilik menyebut rekomendasi DPRD yang lahir dari pembahasan resmi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat imperatif dan mengikat. Karena itu, PKS menekankan perlunya tindak lanjut nyata agar pembangunan tidak berhenti pada capaian administratif.
Fraksi juga mengingatkan bahwa pemerataan menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya tercatat dalam laporan, tetapi juga benar-benar dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Timur.
