Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa untuk menahan laju pinjol ilegal, rentenir, dan judi online. Jalur yang dipakai bukan hanya lewat sosialisasi, tetapi juga penguatan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD yang didorong makin dekat dengan warga.
Langkah ini dianggap penting karena akses keuangan formal masih belum merata, sementara tawaran pembiayaan ilegal justru makin mudah dijangkau lewat teknologi. Di sisi lain, pelaku usaha kecil seperti UMKM masih membutuhkan akses pembiayaan yang aman agar bisa berkembang tanpa terjebak skema berisiko.
Akses Keuangan Harus Sampai Kelurahan dan Desa
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan percepatan akses keuangan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk kelurahan dan desa. Ia menilai ekosistem keuangan inklusif perlu dibangun karena masih banyak kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali.
Dalam forum Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Luthfi menyebut perlu ada pembiayaan yang lebih luas dan aman untuk pelaku usaha. Menurut dia, kredit mikro bisa menjadi salah satu pintu untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih sehat.
Pinjol Ilegal dan Judi Online Semakin Sulit Dihindari
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyoroti tantangan literasi keuangan yang kini makin kompleks. Ia menjelaskan masih ada keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sementara akses ke pinjaman ilegal dan judi online justru semakin mudah melalui perangkat pribadi.
Sumarno menggambarkan bahwa praktik tersebut kini bisa dilakukan dari kamar sendiri tanpa perlu banyak perantara. Ia juga menegaskan judi online tidak hanya menyasar masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kelompok menengah ke atas.
Edukasi Masif Disiapkan Hingga Pelosok
Untuk menjawab tantangan itu, edukasi keuangan akan digencarkan sampai tingkat desa. Pemerintah daerah bersama OJK Provinsi Jawa Tengah mendorong masyarakat memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan terlindungi regulasi.
OJK Jawa Tengah juga menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar pesan literasi keuangan bisa lebih cepat masuk ke pelosok desa. Pola ini diharapkan membuat layanan keuangan formal lebih mudah diterima oleh warga yang selama ini sulit dijangkau.
Arah Kerja TPAKD 2026
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menyampaikan fokus TPAKD 2026 mencakup penguatan pembiayaan produktif sektor pangan. Selain itu, ada pula peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
Menurut Hidayat, penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi perhatian bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan arah kerja itu, TPAKD diposisikan bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga alat untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.