77 Ribu Siswa Belum Tertampung, Jawa Barat Siapkan Jalur Sekolah Swasta Gratis

Jawa Barat menyiapkan jalan keluar untuk puluhan ribu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Pemprov Jabar akan menyalurkan mereka ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan biayanya ditanggung mulai tahun ajaran 2026/2027.

Skema ini muncul setelah pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB menunjukkan ada sekitar 77 ribu siswa yang belum mendapat tempat di sekolah negeri. Dari total 444 ribu calon murid baru yang ikut PCMB, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut ada potensi sekitar 70 ribu siswa yang belum bisa diakomodir.

Jalur Sekolah Swasta Gratis untuk Peserta PCMB

Kepala Disdik Jabar Purwanto menjelaskan, siswa yang belum masuk sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Kebijakan ini hanya berlaku bagi siswa yang sudah mengikuti PCMB.

Purwanto menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari perlindungan layanan pendidikan agar anak tetap mendapat tempat belajar. Pemerintah daerah juga akan terus memperluas kerja sama dengan sekolah swasta di wilayah yang jumlah murid belum tertampung masih tinggi.

Hanya Sekolah Swasta Tertentu yang Masuk Program

Tidak semua sekolah swasta akan ikut dalam skema ini. Pemprov Jabar hanya menggandeng sekolah swasta standar dengan biaya yang dinilai bisa ditanggung APBD Jabar, bukan sekolah swasta favorit atau unggulan yang biayanya mencapai jutaan rupiah.

Artinya, orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pendidikan anak di sekolah swasta yang masuk program tersebut. Dedi Mulyadi menegaskan, pembiayaan itu akan ditanggung Pemprov Jabar mulai tahun ajaran 2026/2027.

Disdik Jabar juga akan memperluas akses SMA Terbuka di wilayah yang membutuhkan. Opsi ini dipakai untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Situs PCMB Sempat Terkendala Akses

Di tengah pengumuman hasil PCMB, Pemprov Jabar juga meminta maaf karena situs PCMB sempat tidak bisa diakses. Purwanto mengatakan gangguan terjadi karena tingginya akses masyarakat secara bersamaan, ditambah proses optimalisasi fitur pengumuman agar data tampil lebih akurat dan presisi.

Ia memastikan kendala itu tidak memengaruhi keamanan data calon murid baru. Seluruh data pemetaan disebut tetap tersimpan aman, dan tidak ada hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat penyempurnaan sistem.

Source: www.detik.com

Terkait