Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menempatkan pariwisata dan ekonomi syariah sebagai dua mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah menuju 2027. Arah ini dipilih untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di kisaran 5,6 hingga 7,4 persen, bahkan didorong menembus 8 persen.
Dorongan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026). Forum ini juga dihadiri kepala daerah dan Forkopimda wilayah eks Karesidenan Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora atau Jekuti-Banglor.
Pariwisata jadi penopang pertumbuhan
Luthfi menilai pariwisata punya efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Sektor ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan UMKM, ekonomi kreatif, hingga investasi daerah.
Data Pemprov Jateng menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 5,37 persen. Salah satu penopangnya datang dari sektor pariwisata, terutama penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang tumbuh hingga 10,60 persen.
Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah juga terus naik dalam empat tahun terakhir. Angkanya tercatat 3,29 persen pada 2022, kemudian 3,40 persen pada 2023, 3,56 persen pada 2024, dan 3,74 persen pada 2025.
Lonjakan kunjungan wisatawan ikut memperkuat posisi sektor ini. Dari 46,6 juta orang pada 2022, jumlah wisatawan naik menjadi 74,4 juta orang pada 2025 atau meningkat sekitar 59,73 persen.
Desa wisata dan target kunjungan
Pemprov Jateng mendorong pengembangan desa wisata sebagai jalan pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal. Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Blora masing-masing ditargetkan membentuk 30 desa wisata baru, sedangkan Jepara menargetkan tiga desa wisata baru.
Dalam hasil Rakortekrenbang Wilayah Pengembangan Jekuti-Banglor, Kudus diproyeksikan menjadi pusat kunjungan wisata terbesar dengan target sekitar 3,7 juta wisatawan pada 2027. Rembang menargetkan hampir 3 juta kunjungan, Jepara sekitar 2,4 juta wisatawan, sementara Blora dan Pati masing-masing sekitar 1,2 juta dan 1,1 juta wisatawan.
Luthfi menekankan bahwa wisata tidak cukup hanya membangun destinasi. Ia juga meminta pengelolaan desa wisata yang sudah ada agar lebih terawat dan memberi dampak ekonomi nyata di tingkat lokal.
Ia juga menyebut ada dana dari provinsi yang digelontorkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan agar dana itu memunculkan kearifan lokal, termasuk lewat pengelolaan oleh karang taruna atau desa.
Ekonomi syariah masuk agenda strategis
Selain pariwisata, ekonomi syariah mulai diposisikan sebagai sektor strategis yang diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan. Potensi industri halal dan wisata religi di berbagai daerah menjadi alasan sektor ini masuk dalam agenda penguatan ekonomi daerah.
Arah itu memperlihatkan strategi Jateng yang tidak hanya bertumpu pada sektor tradisional. Pemerintah provinsi mencoba menggabungkan potensi wisata, industri halal, dan penguatan basis lokal agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan agar pembangunan daerah benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pembukaan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran.
Sarif menilai pembangunan tidak boleh berhenti sebagai rutinitas administratif. Menurutnya, arah pembangunan harus terasa langsung pada ekonomi kemasyarakatan dan kerakyatan agar manfaatnya benar-benar sampai ke warga.
Dengan dorongan pada pariwisata, desa wisata, dan ekonomi syariah, Jawa Tengah tengah menyiapkan dua sektor yang dianggap paling siap memberi dorongan baru bagi pertumbuhan. Arah kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga pengelolaan wisata, memperkuat kearifan lokal, dan memastikan manfaat ekonomi mengalir ke masyarakat.
