Jawa Tengah kini berada di posisi yang tidak biasa dalam pengawasan tambang. KPK menilai provinsi ini serius membenahi tata kelola perizinan pertambangan, sampai ditetapkan sebagai pilot project nasional pengelolaan perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB.
Penetapan itu membuat Jateng menjadi daerah percontohan dalam penguatan pengawasan sektor tambang. Bagi KPK, langkah ini penting karena perizinan tambang melibatkan banyak instansi dan prosesnya tidak sederhana.
Perda Khusus Jadi Modal Penting
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ely Kusumastuti, menyampaikan apresiasi itu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Perizinan Tambang Khususnya MBLB di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rakor tersebut berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026.
Ely menjelaskan bahwa Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Peraturan Daerah khusus terkait pengelolaan perizinan MBLB. Menurutnya, kondisi itu menjadi alasan kuat bagi KPK untuk terus bersinergi dan memberi dukungan.
Fokus Pengawasan Ada di Banyak Lini
Kolaborasi pencegahan korupsi di sektor pertambangan juga terus dilanjutkan antara KPK dan Pemprov Jateng. Fokusnya mencakup penertiban proses yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Dinas PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup, ATR/BPN, hingga DPMPTSP.
Seluruh tahapan perizinan itu menjadi area evaluasi bersama untuk mencari potensi masalah dan solusi. KPK menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada urusan administrasi, tetapi juga harus menyentuh implementasi di lapangan.
Empat Hal yang Disorot KPK
Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam pengawasan sektor ini, yaitu regulasi, transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, mitigasi risiko penyimpangan, serta pengawasan implementasi zonasi pertambangan. Empat titik ini dipandang penting untuk memastikan tata kelola tidak bocor di tengah jalan.
KPK juga menyoroti potensi penyimpangan yang dapat muncul di lapangan. Karena itu, penguatan tata kelola perizinan dinilai menjadi langkah penting agar sektor pertambangan berjalan lebih tertib dan terpantau.
Dengan status sebagai model nasional, Jawa Tengah kini memikul peran yang lebih besar dalam menunjukkan seperti apa pengelolaan perizinan MBLB yang lebih rapi. Di saat yang sama, pengalaman Jateng juga bisa menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengawasan tambang.
