Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema baru untuk menampung siswa yang tidak kebagian kursi di sekolah negeri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan mereka akan dibantu masuk ke sekolah swasta mitra pemerintah, dengan biaya pendidikan ditanggung daerah.
Langkah ini muncul setelah pemetaan Calon Murid Baru 2026 menunjukkan adanya potensi kekurangan daya tampung yang cukup besar. Dari 444 ribu calon murid yang terdata melalui entry data PCMB, sekitar 70 ribu belum bisa terserap ke SMA dan SMK negeri.
Skema bantuan untuk sekolah swasta
Dedi menyebut data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk membaca kelompok siswa yang belum terakomodir di sekolah negeri. Karena itu, Pemprov Jawa Barat menggandeng sekolah swasta agar hak pendidikan anak tetap terjaga.
Biaya pendidikan siswa di sekolah swasta mitra pemerintah akan ditanggung mulai tahun ajaran 2026/2027. Dedi juga menegaskan orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk skema itu.
Tidak semua sekolah swasta ikut program
Pemprov Jawa Barat tidak akan membuka skema ini untuk seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan melakukan seleksi dengan mempertimbangkan standar sekolah dan kemampuan anggaran daerah.
Dedi juga menegaskan sekolah swasta favorit dengan biaya tinggi tidak termasuk dalam program pembiayaan tersebut. Ia mencontohkan sekolah dengan SPP jutaan rupiah dan menyebut pemerintah tidak mungkin menanggung biaya sebesar itu.
Bantuan ini hanya diberikan kepada calon murid yang sudah mengikuti proses PCMB. Pemerintah menilai kesempatan pendaftaran telah diberikan cukup luas, termasuk melalui perpanjangan masa PCMB akibat berbagai kendala.
Hak pendidikan tetap dijaga
Dedi menekankan bahwa keterbatasan kursi di sekolah negeri tidak boleh memutus akses pendidikan anak. Menurut dia, negara memiliki kewajiban memastikan seluruh warga mendapat layanan pendidikan yang layak, baik melalui sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
Skema ini menjadi salah satu jalan keluar yang disiapkan Pemprov Jawa Barat agar siswa yang tak tertampung tetap bisa melanjutkan sekolah. Dengan dukungan biaya dari pemerintah daerah, beban orang tua diharapkan tidak bertambah saat anak harus masuk ke jalur sekolah swasta mitra pemerintah.
