Masuknya Said Iqbal ke lingkar pemerintahan langsung memunculkan satu pertanyaan di kalangan buruh: apakah jalan demo masih akan ditempuh atau justru mereda. Jawaban Said tegas, karena ia memastikan hak buruh untuk berdemonstrasi tetap berlaku meski kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Said dilantik di Istana Negara dan menyebut posisinya sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi pekerja langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan demonstrasi tetap menjadi hak konstitusional yang diatur undang-undang, selama dilakukan sesuai prosedur.
Demo Tetap Jadi Hak Buruh
Said mengatakan kehadirannya di pemerintahan tidak menghapus ruang gerak serikat pekerja. Menurut dia, demo tetap bisa dilakukan oleh KSPI maupun serikat buruh lain selama mengikuti aturan yang berlaku.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian pekerja yang menilai posisi Said di kabinet dapat mengubah arah perjuangan buruh. Ia menegaskan sikap kritis tidak akan hilang hanya karena dirinya masuk ke dalam struktur pemerintahan.
Upah Masih Jadi Pusat Ketegangan
Menurut Said, isu yang paling sering mendorong buruh turun ke jalan adalah soal upah. Karena itu, ia berharap keberadaannya di dalam pemerintahan bisa membantu mencegah persoalan berkembang menjadi gejolak di lapangan.
Ia menyebut akan mendorong analisis kebijakan terkait besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, aspirasi buruh bisa dibahas lebih awal sebelum masuk ke fase konflik yang lebih besar.
Masuk Setelah Diskusi Panjang
Said menjelaskan bahwa keputusannya menerima jabatan baru tidak diambil secara tergesa-gesa. Ia mengaku sudah berdiskusi panjang dengan KSPI dan berbagai kelompok buruh sebelum akhirnya memilih masuk ke pemerintahan.
Ia melihat ada kesamaan visi dengan Presiden Prabowo, terutama soal keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam pandangannya, buruh, petani, nelayan, dan guru sama-sama membutuhkan ruang advokasi yang kuat dari dalam maupun luar pemerintahan.
Tetap Kritis dari Dalam
Said juga menegaskan bahwa posisinya sebagai penasihat tidak akan membuatnya kehilangan daya kritis. Ia menyebut akan tetap memberi masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak, terutama terkait persoalan ketenagakerjaan.
Ia bahkan menyampaikan bahwa kehadirannya di pemerintahan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Sikap itu, menurut Said, tidak mengurangi komitmen demokratis dalam merespons persoalan perburuhan.
Agenda Buruh Dibawa ke Istana
Salah satu isu utama yang dititipkan kelompok buruh kepada Said adalah pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Isu ini disebut menjadi perhatian penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja.
Dengan posisinya yang baru, Said berharap aspirasi itu bisa lebih cepat disampaikan ke Presiden Prabowo. Di sisi lain, ia tetap menegaskan bahwa gerakan buruh di luar pemerintah tidak kehilangan ruang untuk bersuara selama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Source: www.suara.com
