Jawa Barat menyiapkan jalur baru bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri lewat kerja sama dengan sekitar 751 sekolah swasta. Skema ini disiapkan agar peserta didik tetap punya akses pendidikan saat daya tampung negeri tidak lagi mencukupi dalam SPMB Jabar 2026.
Langkah itu menjadi salah satu intervensi pemerintah daerah setelah pemetaan calon murid baru atau PCMB dilakukan. Dari pemetaan tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat melihat masih ada sejumlah anak yang belum tertampung sesuai kapasitas sekolah negeri di berbagai wilayah.
Skema bantuan untuk siswa yang terdaftar di PCMB
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sudah menandatangani komitmen bersama dengan sekolah swasta terkait aksesibilitas pendidikan. Penandatanganan berlangsung di SMKN 1 Bandung dan menjadi dasar pelibatan sekolah swasta dalam menampung calon murid yang tidak diterima di negeri.
Menurut Purwanto, seluruh siswa yang tercatat di PCMB dan belum diterima di sekolah negeri akan masuk dalam skema kompensasi ini. Kebijakan itu menyasar mereka yang sejak awal memilih sekolah negeri, tetapi akhirnya harus diarahkan ke swasta karena keterbatasan kuota.
751 sekolah swasta diproyeksikan tampung sekitar 78 ribu siswa
Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut 751 sekolah swasta yang terdaftar diperkirakan bisa menampung sekitar 78 ribu siswa. Angka tersebut merujuk pada hasil pemetaan PCMB yang menunjukkan adanya calon murid yang belum tertampung di negeri.
Skema ini dibuat untuk memastikan tidak ada calon siswa yang berhenti di tahap penerimaan hanya karena kuota sekolah negeri terbatas. Dengan begitu, sekolah swasta diposisikan sebagai mitra agar pelayanan pendidikan tetap berjalan di wilayah yang daya tampung negerinya tidak memadai.
Bantuan biaya disesuaikan kemampuan fiskal daerah
Dalam kerja sama itu, Pemprov Jabar akan menanggung terlebih dahulu sejumlah biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di swasta. Bantuan tersebut mencakup Dana Sumbangan Pendidikan atau DSP dan SPP bulanan.
Purwanto menyebut rencana bantuan sebesar Rp100 ribu per bulan untuk SPP dan Rp1,5 juta untuk DSP per siswa. Jika dihitung, total dukungan per siswa diperkirakan mencapai Rp2,7 juta dalam setahun, meski angka finalnya masih akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Berbeda dari rencana awal
Kebijakan terbaru ini berbeda dari skema awal yang sempat diarahkan hanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Kini, bantuan diperluas untuk semua warga yang tidak tertampung di sekolah negeri, walaupun pembiayaannya belum tentu menutup seluruh biaya sekolah swasta.
Purwanto mengatakan, “Jadi semua, yang mereka terdaftar di PCMB. Karena mereka niat sekolah di negeri, tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi.” Skema ini menunjukkan upaya pemerintah provinsi menjaga agar proses penerimaan murid baru tetap memberi jalan bagi anak-anak Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikan.
