Rencana insentif kendaraan listrik 2026 kini memunculkan satu pertanyaan besar di industri otomotif nasional: apakah kebijakan itu akan lebih memihak baterai berbasis nikel atau justru mengikuti arus pasar yang makin condong ke LFP. Di balik pembahasan stimulus, ada tarik-menarik antara agenda hilirisasi nikel dan perubahan preferensi teknologi baterai global.
Skema yang sedang dibahas mencakup Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP dengan besaran yang disebut bisa mencapai 40 persen hingga 100 persen. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, karena dikaitkan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat nilai tambah dari sumber daya nikel nasional.
Tarik-menarik antara hilirisasi dan pasar
Di tingkat industri, muncul kekhawatiran bahwa insentif jangan hanya dibangun dari kepentingan satu komoditas. Pelaku usaha menilai desain kebijakan perlu membaca arah teknologi yang bergerak cepat agar tidak tertinggal dari realitas pasar.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, menilai insentif kendaraan listrik sebaiknya tidak hanya fokus pada satu jenis teknologi baterai. Ia menekankan perlunya pemerintah melihat kondisi industri saat ini sekaligus arah perkembangan teknologi sebelum menetapkan skema final.
Menurut Rofiqi, pasar kendaraan listrik dunia saat ini justru banyak memakai baterai Lithium Iron Phosphate atau LFP, terutama pada mobil penumpang. Ia menegaskan bahwa pandangan itu bukan berarti baterai nikel buruk, melainkan pasar bergerak ke LFP karena sejumlah pertimbangan teknis dan ekonomi.
Mengapa LFP kian kuat
Salah satu alasan utama LFP makin luas dipakai adalah efisiensi harga. Selain itu, baterai jenis ini dinilai memiliki umur pakai dan siklus penggunaan yang lebih panjang, sehingga menarik bagi produsen maupun konsumen.
Rofiqi juga menyoroti efek skala pasar. Ketika permintaan meningkat, harga teknologi itu cenderung turun, dan kondisi tersebut ikut memperkuat posisi LFP di pasar global.
Di sisi lain, baterai nikel tetap punya keunggulan dari sisi density yang lebih besar. Namun keunggulan itu berhadapan dengan karakter baterai lithium yang dinilai lebih unggul dalam umur pakai dan siklus penggunaan harian yang lebih lama.
Karena itu, baterai berbasis lithium disebut lebih lazim dipakai pada mobil penumpang. Situasi ini membuat desain insentif menjadi sensitif, sebab kebijakan bisa memengaruhi pilihan teknologi yang dipakai pabrikan di pasar domestik.
Pemerintah di persimpangan kebijakan
Pemerintah menghadapi dua kepentingan sekaligus. Di satu sisi, ada dorongan untuk mendorong hilirisasi nikel agar memberi nilai tambah pada komoditas nasional.
Di sisi lain, pasar kendaraan listrik global terus berkembang dengan preferensi teknologi yang tidak selalu sejalan dengan agenda komoditas tersebut. Jika insentif terlalu condong ke baterai nikel, pelaku industri khawatir kebijakan itu kurang responsif terhadap arah pasar dan inovasi yang sedang berlangsung.
Rofiqi menilai kebijakan harus berjalan bersama industri dan mendukung inovasi. Ia mengingatkan bahwa perkembangan baterai dunia tidak berhenti pada persaingan nikel dan LFP saja.
Teknologi baterai masih bergerak
Menurut dia, sejumlah negara sudah mulai mengembangkan baterai sodium hingga solid state. Ia juga menyebut Tiongkok sebagai salah satu kiblat perkembangan industri baterai global yang kini bergerak ke arah teknologi tersebut.
Konteks itu membuat kebijakan insentif kendaraan listrik tidak bisa terlalu kaku. Teknologi baterai berubah cepat, sehingga keputusan yang terlalu sempit berisiko cepat kehilangan relevansi.
Pelaku industri berharap pemerintah terus memperbarui pandangan terhadap riset dan pengembangan baterai dunia. Dengan begitu, insentif tidak hanya mendukung industri saat ini, tetapi juga tetap kompatibel dengan inovasi berikutnya.
Skema masih dalam pembahasan
Pembahasan insentif kendaraan listrik 2026 sendiri masih berlangsung. Pemerintah sebelumnya berencana mulai memberikan insentif pajak kendaraan listrik pada pertengahan 2026.
Namun pelaksanaannya saat ini ditunda sekitar satu bulan. Penundaan itu terjadi karena pemerintah masih menunggu finalisasi skema dan detail perhitungan lintas kementerian.
Artinya, ruang perubahan masih terbuka sebelum kebijakan resmi diberlakukan. Pada fase ini, perdebatan soal baterai nikel versus LFP menjadi penting karena hasil akhirnya akan menentukan apakah insentif lebih diarahkan untuk menopang hilirisasi nikel, mengikuti tren teknologi global, atau mencoba menyeimbangkan keduanya.
