Penundaan insentif pembelian kendaraan listrik kembali memunculkan sinyal yang tidak nyaman bagi pasar. Di tengah situasi itu, Institute for Essential Services Reform menilai kepastian kebijakan justru menjadi kunci agar investasi dan adopsi kendaraan listrik di Indonesia tidak kehilangan tenaga.
Pemerintah sebelumnya sempat menjanjikan insentif kendaraan listrik berlaku pada Juli 2026, tetapi penerapannya kini ditunda setidaknya hingga Agustus 2026. Alasannya, skema insentif masih berada dalam tahap kajian.
Ketidakpastian yang berulang
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menilai penundaan yang terjadi berulang kali memperlihatkan ketidakpastian kebijakan pemerintah terhadap industri ini. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan atas dukungan pemerintah Indonesia pada kendaraan listrik.
Deon menambahkan, keraguan itu akan berdampak langsung pada keyakinan investor. Industri kendaraan listrik, katanya, membutuhkan arah kebijakan yang jelas agar investasi tidak tertahan di tengah aturan yang terus bergeser.
Kebijakan kendaraan listrik sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dalam kerangka itu, kepastian insentif menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga momentum pengembangan pasar.
Pasar melemah saat insentif hilang
IESR menyoroti berakhirnya insentif penjualan kendaraan listrik, khususnya motor listrik, pada akhir 2024. Setelah itu, tingkat adopsi kendaraan listrik turun, dan penjualan motor listrik merosot 80 persen pada kuartal I-2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data itu menunjukkan bahwa ketiadaan insentif ikut mengurangi minat beli calon konsumen. Jika minat pasar melemah, laju adopsi kendaraan listrik di Indonesia juga ikut melambat.
Situasi tersebut tidak hanya memengaruhi penjualan, tetapi juga persepsi pelaku usaha terhadap prospek pasar. Bagi investor, pasar yang bergerak lambat dan kebijakan yang berubah-ubah cenderung dianggap berisiko lebih tinggi.
| Fakta Utama | Keterangan |
|---|---|
| Janji awal insentif | Juli 2026 |
| Penundaan terbaru | Setidaknya hingga Agustus 2026 |
| Insentif motor listrik berakhir | Akhir 2024 |
| Penjualan motor listrik kuartal I-2025 | Turun 80 persen dibanding kuartal I-2024 |
Isyarat relokasi investasi
Deon menyebut dampak ketidakpastian itu sudah mulai terlihat dari keputusan investasi di sektor kendaraan listrik. Pada bulan Juni ini, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang memilih beralih ke bisnis kendaraan listrik, tetapi merelokasi fasilitasnya ke Vietnam.
Negara tersebut dinilai lebih mendukung bisnis kendaraan listrik. Isyarat relokasi semacam ini menjadi alarm bahwa Indonesia perlu memberi kepastian lebih cepat jika ingin tetap menarik di mata investor.
IESR menilai perlambatan investasi dapat menahan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik secara lebih luas. Dalam jangka panjang, kondisi itu juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
Alasan percepatan insentif
Di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi ketahanan energi Indonesia, percepatan adopsi kendaraan listrik dinilai menjadi prioritas strategis. Kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibanding kendaraan konvensional dan dapat mengandalkan sumber energi yang sepenuhnya bergantung dari dalam negeri.
IESR menilai pemberian insentif dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas. Efek lanjutannya adalah berkurangnya ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan menguatnya ketahanan fiskal.
Karena itu, IESR mendorong pemerintah segera menerapkan insentif baru. Namun, skemanya disarankan tidak lagi bersifat umum seperti sebelumnya.
Usulan insentif berbasis kinerja
IESR mengusulkan insentif berbasis kinerja atau performance-based incentive. Skema ini dapat mempertimbangkan jarak tempuh per pengisian daya, kapasitas baterai, dan tingkat efisiensi energi kendaraan.
Pendekatan tersebut dinilai membuat setiap rupiah insentif memberi hasil yang lebih terukur. Deon menyebut penghematan konsumsi BBM bahkan dapat mencapai 1 liter per motor per hari jika desain insentif dibuat sesuai kinerja kendaraan.
Dorongan itu menempatkan kepastian kebijakan sebagai kunci utama. Bagi industri, kejelasan insentif bukan hanya soal pasar jangka pendek, tetapi juga penentu apakah Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang dipandang stabil dan menarik.