Indonesia kini menempati posisi sebagai salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO. Status ini memberi ruang bagi Indonesia untuk ikut merumuskan arah kerja sama dan aturan kecerdasan buatan di tingkat internasional.
Posisi tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak hanya ditempatkan sebagai pasar teknologi AI. Pemerintah ingin membawa kepentingan pembangunan nasional ke dalam pembahasan global mengenai pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat ini.
Ruang Lebih Besar dalam Tata Kelola AI
WAICO merupakan lembaga internasional antar-pemerintah yang independen untuk kerja sama AI di ranah sipil. Organisasi ini mengusung pendekatan inklusif dan non-diskriminatif dalam pengembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan status pendiri memungkinkan Indonesia berkontribusi langsung dalam perumusan kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola AI global. Keterlibatan itu juga diarahkan agar pengembangan AI di Indonesia tetap selaras dengan dinamika internasional.
Pemerintah menekankan pendekatan tata kelola AI yang berpusat pada manusia. Arah tersebut diharapkan membuat manfaat teknologi dapat diakses lebih setara, termasuk oleh negara berkembang yang ingin memperkuat perekonomiannya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo mengatakan Indonesia ingin mengambil peran lebih aktif dalam perkembangan AI. “Yang jelas kita ambil manfaatnya bahwa Indonesia bukan hanya sebagai penonton, kita berperan aktif di sini,” ujarnya.
Peran aktif yang dimaksud mencakup keterlibatan dalam penyusunan kerangka kerja sama internasional untuk AI. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak sekadar menerima dampak teknologi, melainkan ikut menentukan prinsip pengelolaannya.
AI Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Digital
Keanggotaan dalam WAICO juga dipandang strategis bagi prospek ekonomi digital nasional. Airlangga menyebut potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun ini mencapai US$130 miliar dan dapat meningkat menjadi US$366 miliar pada 2030.
Pemerintah melihat kerja sama regional sebagai salah satu jalur untuk memperbesar peluang tersebut. ASEAN menjadi kawasan penting karena nilai ekonomi digitalnya disebut berpotensi meningkat melalui integrasi dan kolaborasi lintas negara.
| Wilayah | Nilai Saat Ini | Proyeksi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Indonesia | US$130 miliar | US$366 miliar pada 2030 | Potensi ekonomi digital nasional |
| ASEAN | US$1 triliun | US$2 triliun | Harapan melalui kerja sama regional |
| Indonesia dalam kerja sama ASEAN | US$400 miliar | US$600 miliar | Potensi yang disebut pemerintah |
Dalam skenario kerja sama regional, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan naik dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun. Potensi Indonesia dalam kerja sama tersebut disebut dapat meningkat dari US$400 miliar menjadi US$600 miliar.
Pemerintah juga menaruh harapan pada Digital Economic Framework Agreement di ASEAN. Kesepakatan itu diharapkan dapat ditandatangani pada masa keketuaan Filipina tahun ini.
Dukungan Puluhan Negara
Dokumen pendirian WAICO ditandatangani oleh Airlangga bersama perwakilan sekitar 30 negara. Langkah itu menunjukkan komitmen sejumlah negara untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan dan pengaturan AI.
Para penandatangan mencakup negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa. Di antaranya terdapat Brasil, Malaysia, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Serbia, Venezuela, serta RRT atau China.
Bagi Indonesia, posisi anggota pendiri membuka jalur untuk menyuarakan kepentingan nasional dalam pembahasan AI internasional. Pemerintah menempatkan manfaat ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola yang inklusif sebagai fokus utama dalam keterlibatan tersebut.
Kolaborasi melalui WAICO juga dikaitkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah berharap kemajuan AI dapat berjalan bersama pemerataan manfaat teknologi bagi lebih banyak negara.
