Pemerintah India meminta Meta menghentikan sementara penerapan username WhatsApp di negaranya. Langkah ini diambil karena fitur yang menyembunyikan nomor telepon tersebut dinilai dapat membuka celah baru bagi penipuan dan penyamaran identitas.
Kekhawatiran India menjadi penting karena negara itu merupakan pasar WhatsApp terbesar di dunia. Dalam skala pengguna yang sangat besar, username mirip bank, lembaga pemerintah, atau tokoh publik dikhawatirkan lebih mudah dipakai untuk membangun kepercayaan korban.
India Minta Jaminan Pengamanan dari Meta
India meminta Meta menjelaskan mitigasi risiko sebelum fitur username WhatsApp dipakai secara luas. Meta disebut diberi tenggat hingga 9 Juli untuk menyampaikan respons terkait perlindungan yang disiapkan bagi pengguna.
Fitur ini dirancang agar pengguna dapat dihubungi melalui nama pengguna tanpa membagikan nomor telepon pribadi. Pemesanan username telah dibuka secara bertahap di sejumlah negara menjelang peluncuran yang lebih luas pada akhir tahun.
Meta menyiapkan pencadangan username bagi tokoh publik, lembaga pemerintah, dan akun Meta terverifikasi. Perusahaan juga menyiapkan pembatasan kontak baru, perlindungan terhadap upaya menebak username, serta sistem otomatis untuk mendeteksi penyamaran dan penyalahgunaan layanan.
Namun, pemerintah India menilai perlindungan tersebut perlu diperiksa lebih jauh sebelum fitur tersedia di negaranya. India menjadi negara pertama yang secara resmi menentang peluncuran username pada platform tersebut.
Skala Risiko di Tengah Lonjakan Kejahatan Digital
Besarnya basis pengguna membuat risiko penyalahgunaan identitas digital mendapat perhatian khusus dari regulator India. World Population Review memperkirakan jumlah pengguna WhatsApp di India mencapai sekitar 853,8 juta pada 2026.
| Indikator | Data | Keterangan |
|---|---|---|
| Pengguna WhatsApp India | 853,8 juta | Perkiraan 2026 menurut World Population Review |
| Kerugian penipuan siber | 224,95 miliar rupee | Sepanjang 2025 menurut Kementerian Dalam Negeri India |
| Laporan penipuan siber | 2,4 juta kasus | Naik sekitar 24% dari tahun sebelumnya |
Data Kementerian Dalam Negeri India menunjukkan penipuan investasi menjadi penyumbang utama kerugian masyarakat. Modus digital arrest, ketika pelaku menyamar sebagai aparat atau pejabat untuk menekan korban agar mentransfer uang, juga menimbulkan kerugian besar.
India tidak hanya meminta penjelasan dari Meta. Reuters melaporkan pemerintah setempat juga meminta Telegram dan Signal menjelaskan sistem username yang digunakan pada layanan mereka.
Username Mirip Institusi Resmi Jadi Titik Rawan
Peneliti intelijen ancaman CloudSEK, Vikas Kundu, menilai username dapat dibuat menyerupai nama lembaga pemerintah maupun tokoh publik. Situasi ini berpotensi membuat pesan dari pelaku terlihat resmi, terutama bagi pengguna yang tidak sempat meneliti identitas pengirim.
“Saat ini, nomor telepon yang mencurigakan sering kali menjadi tanda peringatan pertama bagi korban,” kata Kundu. “Dengan menyembunyikan nomor itu pada interaksi pertama, pengguna kehilangan salah satu cara termudah untuk memverifikasi siapa yang menghubungi mereka.”
Menurut Kundu, username tidak menciptakan metode kejahatan baru, tetapi dapat membuat modus lama lebih efektif. Ia juga menyoroti praktik namespace squatting, ketika pihak tertentu lebih dahulu mendaftarkan nama pengguna yang mirip bank, lembaga pemerintah, atau figur terkenal.
“Nomor telepon tidak bisa menyamar sebagai bank. Username bisa,” ujar Kundu. Kekhawatiran itu menguat karena sejumlah nama yang menyerupai identitas resmi masih dilaporkan dapat dipesan pada tahap awal fitur.
Nama Politisi dan RBI Ikut Menjadi Perhatian
Mantan wakil kepala menteri Delhi sekaligus petinggi Partai Aam Aadmi, Manish Sisodia, mengatakan sejumlah kombinasi username yang memuat namanya dan AAP telah dipesan pihak lain. Melalui unggahan di X, ia meminta Meta menyediakan sistem verifikasi serta mekanisme pengaduan untuk mencegah penyalahgunaan identitas publik.
TechCrunch menemukan username rbi_verify, yang menyerupai nama Reserve Bank of India, masih dapat dipesan. Nama seperti IndianCrimeOffice, IndianOfficerCyberCriminal, dan RBI_Inspector juga dilaporkan tersedia meski bukan nama resmi lembaga pemerintah.
Direktur Komunikasi Global Anti-Scam Alliance, Andrei Skorobogatov, menilai username dapat menambah tahapan bagi penegakan hukum. Aparat tetap dapat meminta identitas akun melalui prosedur resmi, tetapi penyidik perlu lebih dulu meminta WhatsApp mengidentifikasi akun berdasarkan username yang digunakan.