Hyundai Motors Indonesia menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memberi insentif lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Di tengah anggapan bahwa kebijakan itu akan paling menguntungkan Hyundai, perusahaan justru menegaskan dampaknya bisa lebih luas karena berpotensi mendorong seluruh pasar kendaraan listrik.
Posisi Hyundai memang terlihat menonjol karena perusahaan termasuk sedikit produsen mobil listrik lokal yang sudah memakai bahan baku nikel untuk baterai. Namun HMID menekankan Hyundai bukan satu-satunya pabrikan yang memiliki baterai nikel, sehingga manfaat kebijakan tidak akan terkunci pada satu merek saja.
Hyundai akui diuntungkan, tapi tidak berdiri sendiri
Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto mengakui Hyundai memang diuntungkan oleh skema tersebut. Ia menyebut sejak awal pabrikan asal Korea Selatan itu memang ingin memaksimalkan penggunaan nikel dari dalam negeri.
Kaitannya dengan baterai nikel tidak lepas dari investasi yang sudah dibangun di Indonesia. Hyundai memiliki pabrik baterai di Karawang, dan sejumlah mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri sudah memakai baterai hasil produksi tersebut.
Bagi Hyundai, pemanfaatan nikel lokal bukan hanya urusan rantai pasok industri kendaraan listrik. Perusahaan juga memandangnya sebagai bagian dari kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Indonesia disebut memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Karena itu, menurut Fransiscus, penggunaan nikel untuk industri baterai kendaraan listrik dinilai dapat memberi nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Sorotan bahwa Hyundai menjadi pihak yang paling diuntungkan muncul karena merek ini sudah punya pijakan produksi lokal yang terhubung langsung dengan baterai nikel. Salah satu produk yang ikut menjadi perhatian pasar adalah All New Kona Electric, mobil listrik produksi dalam negeri yang menggunakan baterai nikel.
Insentif disebut tetap terbuka untuk teknologi lain
Meski begitu, HMID berusaha meredam anggapan bahwa insentif hanya akan mengarah ke pemain tertentu. Fransiscus menyebut kendaraan listrik berbasis baterai non-nikel tetap berpeluang memperoleh insentif dari pemerintah.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa kebijakan tersebut masih dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dukungan pada baterai nikel lokal tidak otomatis menutup ruang bagi teknologi baterai lain di pasar Indonesia.
Pandangan itu penting karena perdebatan insentif kerap dikaitkan dengan soal keadilan antarpabrikan. Dalam penjelasan HMID, kebijakan ini justru bisa menjadi bagian dari strategi memperkuat ekosistem EV tanpa membatasi pilihan teknologi yang tersedia.
Dampaknya ditargetkan mengangkat pasar EV
HMID menilai insentif tersebut dapat menjadi pendorong penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Efeknya, menurut perusahaan, tidak hanya dirasakan Hyundai, tetapi juga seluruh produsen otomotif yang bermain di segmen EV.
Fransiscus menyebut kebijakan ini sebagai peluang untuk mendorong penjualan lebih banyak lagi. Ia juga mengatakan manfaatnya bisa dirasakan lintas merek, termasuk pabrikan Jepang maupun China yang kini ikut meramaikan pasar kendaraan listrik nasional.
Cara pandang ini menunjukkan HMID melihat insentif sebagai instrumen untuk memperbesar pasar, bukan sekadar memperkuat posisi pemain yang sudah lebih dulu siap secara produksi lokal. Saat insentif bertambah, hambatan adopsi kendaraan listrik dinilai bisa turun dan minat konsumen berpotensi terdorong.
Di sisi lain, Hyundai memang berada dalam posisi yang relatif siap untuk memanfaatkan skema tersebut. Perusahaan sudah lebih dulu menghubungkan produksi kendaraan dengan pemanfaatan nikel domestik melalui pabrik baterai dan produksi mobil listrik lokal.
Selaras dengan arah kebijakan dan permintaan pasar
HMID juga menegaskan bahwa secara prinsip perusahaan selalu menyambut kebijakan pemerintah. Sikap itu disebut sebagai bagian dari cara Hyundai beradaptasi dengan regulasi sekaligus kebutuhan pasar di Indonesia.
Menurut Fransiscus, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan permintaan konsumen. Jika pasar Indonesia bergerak ke kendaraan listrik, Hyundai akan mengikuti; jika pasar menginginkan hybrid, perusahaan juga akan merespons.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa HMID tidak ingin membaca insentif baterai nikel hanya sebagai keuntungan jangka pendek. Perusahaan menempatkannya dalam kerangka yang lebih besar, yaitu penyesuaian industri terhadap arah kebijakan nasional dan preferensi konsumen.
Dengan latar tersebut, dukungan Hyundai terhadap insentif EV berbaterai nikel menjadi selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda hilirisasi sumber daya. Pada saat yang sama, HMID berusaha menegaskan bahwa kebijakan itu tetap bisa mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik Indonesia secara lebih merata.
Source: www.suara.com
