HSBC China menggelontorkan fasilitas kredit senilai USD 4 miliar atau sekitar Rp71,5 triliun untuk mendorong ekspansi perusahaan energi bersih dan industri rendah karbon asal Tiongkok ke pasar internasional. Indonesia muncul sebagai salah satu tujuan utama penyaluran dana itu karena kebutuhan pembiayaan transisi energi di Tanah Air masih sangat besar.
Skema ini berjalan lewat Fasilitas Kredit Keberlanjutan dan Transisi atau Sustainability and Transition Credit Facility. Dana tersebut disiapkan untuk perusahaan Tiongkok yang memenuhi syarat di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, pusat data, hingga kecerdasan buatan.
Indonesia jadi titik penting
HSBC menilai Indonesia punya peluang besar dalam pengembangan energi bersih. Presiden Direktur HSBC Indonesia Stuart Rogers menyebut transisi energi di Indonesia sebagai salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan.
Ia menegaskan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengejar target emisi 2030 masih sangat signifikan. HSBC, kata Stuart, berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi Indonesia dengan perusahaan energi bersih kelas dunia, termasuk dari China.
China dipandang punya daya dorong besar
HSBC juga menyoroti China sebagai pusat perusahaan rendah karbon yang tumbuh cepat di dunia. Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC Natalie Blyth mengatakan perusahaan-perusahaan itu kini menjadi tolok ukur baru dalam manufaktur kelas atas.
Menurut Natalie, saat perusahaan-perusahaan tersebut berekspansi ke luar negeri, mereka membutuhkan mitra finansial dengan jangkauan global. Fasilitas kredit ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan itu, terutama bagi nasabah yang ingin menangkap peluang pertumbuhan di berbagai negara.
Bukan hanya untuk pembangkit listrik
Pembiayaan ini tidak berhenti pada proyek pembangkit energi. HSBC juga menyasar sektor yang ikut membentuk perubahan teknologi energi, seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, infrastruktur pusat data, dan pengembangan AI.
Arah itu sejalan dengan tren global yang sedang menguat. Tiongkok disebut menguasai sekitar 47 persen ekspor teknologi bersih dunia dan memegang pangsa sekitar dua pertiga ekspor industri tenaga surya dan baterai global.
Permintaan pasar untuk teknologi terkait transisi juga terus naik. Penjualan mobil listrik diproyeksikan menembus 26 juga unit di seluruh dunia pada 2026, sementara konsumsi daya listrik untuk pusat data global diperkirakan melonjak dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi 945 TWh pada 2030.
ACFTA 3.0 memberi ruang baru
Ekspansi pendanaan ini mendapat dorongan tambahan dari ASEAN-China Free Trade Area atau ACFTA 3.0 Upgrade Protocol yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 lalu. Pembaruan itu memperluas kerja sama ASEAN dan China ke ekonomi hijau, ekonomi digital, serta konektivitas rantai pasok.
Perubahan tersebut membuka ruang lebih besar bagi arus investasi dan kerja sama bisnis lintas negara. Dalam konteks kawasan, langkah itu juga sejalan dengan pembahasan para pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-48 di Filipina yang kembali menegaskan percepatan interkoneksi ASEAN Power Grid.
Kebutuhan Indonesia masih sangat besar
Indonesia sendiri diperkirakan memerlukan sekitar USD 97 miliar untuk mewujudkan target aksi iklim tahun 2030. Kebutuhan itu tercantum dalam Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP dari kemitraan Just Energy Transition Partnership.
Di saat yang sama, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL terbaru Indonesia untuk 2025 menetapkan target pembangunan kapasitas energi terbarukan baru sebesar 42.569 MW hingga 2034. Target itu lebih dari dua kali lipat dibanding rencana korporasi sebelumnya dan untuk pertama kalinya memasukkan target sistem penyimpanan energi.
Daya tarik investasi hijau makin kuat
Indonesia juga punya daya tarik tambahan dari sisi biaya pembangkitan. Sebanyak 91 persen proyek pembangkit listrik tenaga angin dan surya baru yang mulai beroperasi pada 2024 memiliki biaya yang lebih murah dibanding harga bahan bakar fosil termurah di dunia.
Dengan kebutuhan pembiayaan yang besar, pasar energi bersih yang berkembang, dan dukungan regulasi regional, fasilitas kredit HSBC China diposisikan sebagai pintu masuk bagi perusahaan Tiongkok untuk memperluas proyek di Indonesia. Bagi kawasan, langkah ini menegaskan bahwa transisi energi kini berjalan beriringan dengan teknologi, perdagangan, dan persaingan investasi hijau lintas batas.
