Target pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah kini mencapai skala besar dan langsung memberi tekanan pada dua hal sekaligus: pasokan unit dan kelancaran penyaluran KPR. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah mendapat target hingga 20.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan sasaran rumah subsidi terbesar secara nasional.
Di tengah target yang tinggi itu, tantangan utama justru datang dari sisi calon pembeli. Minat masyarakat dinilai besar, tetapi banyak permohonan tertahan karena catatan kredit bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK.
Target besar, capaian ikut digenjot
Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan capaian tahun lalu hampir menyentuh 10.000 unit. Tahun ini, anggota Himperra Jawa Tengah ditargetkan membangun 13.000 hingga 15.000 unit, yang menurutnya sudah mendekati dua pertiga dari target Jawa Tengah.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa dorongan pembangunan tidak hanya berhenti pada angka target formal. Di sisi pengembang, ada upaya untuk menjaga laju pembangunan agar pasokan rumah subsidi tetap tersedia bagi MBR.
Saat Rakerda Himperra Jawa Tengah di Kota Semarang, Ari menyebut sudah tersedia 18.000 unit rumah. Angka itu menegaskan bahwa stok ada, tetapi penyerapan pasar belum bergerak secepat yang diharapkan.
SLIK OJK jadi titik sumbat
Ari menyebut banyak calon pembeli tertahan karena memiliki catatan merah di SLIK OJK. Kondisi ini membuat rumah yang tersedia belum sepenuhnya bisa terserap oleh pembeli yang membutuhkan.
Masalah itu tidak hanya muncul dari kredit perbankan lama. Sebagian besar persoalan justru datang dari tunggakan pada layanan keuangan digital seperti paylater dan pinjaman online.
Menurut Ari, keterlambatan satu atau dua hari biasanya belum terlalu berdampak. Namun, jika tunggakan mencapai sebulan, kolektibilitas bisa turun menjadi dua, bahkan banyak yang sampai kolektibilitas lima.
Situasi itu menjadi penting karena rumah subsidi sangat bergantung pada kemampuan calon pembeli lolos verifikasi pembiayaan. Ketika SLIK bermasalah, minat yang tinggi tidak otomatis berubah menjadi transaksi.
Permintaan tinggi, penyaluran belum maksimal
Ari menegaskan di banyak perumahan sebenarnya cukup banyak warga yang ingin membeli. Akan tetapi, riwayat kredit mereka membuat proses pembelian terhambat sebelum masuk tahap realisasi KPR.
Kondisi ini menciptakan situasi yang janggal di lapangan. Unit tersedia, permintaan ada, tetapi penyaluran belum berjalan optimal karena hambatan administratif dan riwayat keuangan calon pembeli.
Bagi pengembang, hambatan di SLIK berarti risiko penyerapan stok melambat. Bagi masyarakat MBR, kondisi itu bisa menjadi pembeda antara mendapat rumah subsidi atau tertahan di tahap pengajuan.
Perhatian daerah ikut menguat
Rakerda Himperra Jawa Tengah di Kota Semarang juga dihadiri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. Kehadiran itu menandakan perhatian daerah terhadap upaya mempercepat pembangunan rumah subsidi bagi MBR di Jawa Tengah.
Dengan target sebesar 20.000 unit, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pengembang membangun rumah. Kelancaran akses pembiayaan dan pembenahan persoalan di SLIK OJK akan ikut menentukan seberapa jauh target itu bisa benar-benar terserap oleh masyarakat.
Source: jateng.jpnn.com
