Aliran hibah antardaerah ke Aceh mulai menunjukkan pola yang tak sekadar soal bantuan anggaran. Pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat disebut membangun praktik solidaritas yang dinilai bisa menjadi contoh nasional dalam pemulihan bencana.
Skema itu mendapat perhatian karena membantu daerah terdampak bencana memulihkan fiskal, sekaligus memperlihatkan kerja sama antarpemerintah daerah yang lebih terbuka. Di tengah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang besar, model seperti ini dianggap relevan untuk dipertahankan.
Bantuan dari Sumatera Utara sudah banyak terealisasi
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 22 Juni 2026, sebagian besar bantuan keuangan antardaerah sudah terealisasi. Di Sumatera Utara, bantuan telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama tujuh kabupaten dan kota ke sejumlah daerah di Aceh.
Daerah penerima bantuan itu meliputi Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues. Total komitmen bantuan dari skema Sumatera Utara disebut mencapai sekitar Rp260 miliar.
Solidaritas dari Sumatera Barat juga bergerak
Dukungan serupa juga datang dari 15 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sebagian besar bantuan sudah ditetapkan dan masuk ke rekening kas daerah penerima, meski masih ada beberapa daerah yang menyelesaikan proses pencairan administratif.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai perkembangan itu sebagai sinyal baik bagi pemulihan pascabencana. Ia menyebut bantuan antardaerah punya nilai lebih dari sekadar dukungan anggaran karena juga merepresentasikan semangat gotong royong.
Dalam keterangannya yang dikutip Kamis, 25 Juni 2026, Tito mengatakan kepala daerah penerima hibah sebaiknya berkunjung ke kepala daerah pemberi hibah. Langkah itu, menurut dia, penting untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menunjukkan solidaritas antardaerah di ruang publik.
Model yang ingin dijadikan contoh ke depan
Tito menilai praktik hibah antardaerah bisa menjadi contoh dalam penanganan bencana di masa depan. Ia menekankan bahwa bencana dapat terjadi di daerah mana pun, sehingga kerja sama antardaerah perlu dibangun secara terbuka dan berkelanjutan.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana itu ditujukan untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, dan pengurangan risiko bencana.
Selain alokasi tersebut, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah untuk wilayah yang kebutuhan pemulihannya masih tinggi, terutama di Aceh. Dukungan ini dipandang sebagai pelengkap pembiayaan agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat.
Langkah lapangan mulai terlihat
Semangat solidaritas itu juga tampak di tingkat daerah. Bupati Bireuen H. Mukhlis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Asahan untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan keuangan yang diterima daerahnya.
Satgas PRR menilai kunjungan itu sebagai praktik positif yang bisa mempererat hubungan antardaerah. Langkah seperti ini dinilai penting untuk menjaga semangat gotong royong saat pemulihan pascabencana dan memperkuat kerja sama ketika bencana kembali terjadi di daerah lain.
Administrasi di Sumatera Barat masih dikebut
Di Sumatera Barat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penerima manfaat masih didorong untuk mempercepat proses administrasi yang belum tuntas. Pemerintah pusat telah memberi kemudahan melalui kebijakan yang memungkinkan penyaluran bantuan keuangan dilakukan tanpa persetujuan DPRD.
Kemudahan itu membantu mempercepat aliran bantuan ke daerah terdampak yang membutuhkan pemulihan lebih cepat. Satgas PRR tetap meminta agar proses administratif yang tersisa segera dirampungkan supaya manfaat bantuan segera dirasakan oleh daerah penerima.
