PDIP menyatakan prihatin atas kasus korupsi yang menyeret program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hasto Kristiyanto menilai praktik itu semestinya bisa dicegah sejak awal bila suara-suara kritis yang muncul diabaikan.
Hasto mengatakan partainya sejak awal sudah melihat kejanggalan dalam program unggulan pemerintah tersebut. Ia menyebut ada banyak aspirasi masyarakat yang seharusnya bisa dibaca sebagai peringatan dini.
“Jadi kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum,” kata Hasto usai pemutaran film oleh Kulturnesia untuk memperingati bulan Bung Karno di Metropole XXI, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Peringatan dari awal
Hasto menegaskan PDIP tidak baru bereaksi setelah kasus ini mencuat. Menurut dia, partai sudah memberi instruksi kepada kader sejak awal ketika melihat ada hal yang tidak beres di lapangan.
Ia mengatakan kader diminta tidak terlibat dalam komersialisasi program untuk rakyat. Sikap itu, kata dia, diambil karena program publik seperti MBG harus dijaga dari kepentingan lain.
Pandangan itu juga membuat PDIP memilih berhati-hati saat melihat indikasi masalah. Hasto menekankan bahwa langkah pencegahan sebenarnya bisa dilakukan lebih awal jika peringatan yang muncul ditanggapi serius.
Tiga mantan pimpinan BGN jadi tersangka
Di sisi lain, Kejagung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga mengintervensi proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan milik mereka tetap lolos meski tidak layak. Mereka juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG yang membuat yayasan SPPG tertentu menerima uang miliaran rupiah setiap hari.
Kejagung juga mengungkap adanya markup pada anggaran program MBG yang dilakukan oleh Dadan cs. Penggelembungan itu disebut terjadi pada barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Salah satu pengadaan yang di-markup ialah 21.801 unit motor listrik. Selain itu, penggelembungan harga juga terjadi pada pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN dengan nilai anggaran mencapai Rp 1 triliun.
Sorotan pada tata kelola program
Kasus ini membuat perhatian publik tertuju pada tata kelola program MBG yang seharusnya menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah besarnya anggaran dan luasnya jangkauan program, dugaan penyimpangan justru memunculkan pertanyaan baru soal pengawasan.
Pernyataan Hasto menempatkan isu ini bukan hanya sebagai perkara hukum, tetapi juga sebagai soal peringatan yang diabaikan. Di saat penegakan hukum berjalan, PDIP menegaskan tetap mendukung proses itu sambil mengingatkan bahwa tanda-tanda awal seharusnya tidak dilewatkan.
Source: news.detik.com