Turunnya harga minyak memberi napas baru bagi ekonomi yang sedang rapuh, sementara rupiah dan IHSG mulai menunjukkan tanda pemulihan. Namun, sinyal pasar yang lebih tenang itu belum otomatis menghapus tekanan dari defisit APBN dan lemahnya daya beli masyarakat.
Perubahan sentimen global menjadi pemicu utama. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang mereduksi risiko geopolitik, termasuk lewat klausul pembukaan Selat Hormuz pada 19 Juni 2026.
Dampaknya cepat terasa di pasar energi. Harga minyak turun dalam skala yang dinilai cukup menjanjikan, lalu pasar keuangan merespons positif setelah periode ketidakpastian yang menekan banyak indikator domestik.
Rupiah dan IHSG mulai bergerak lebih tenang
Di dalam negeri, rupiah tercatat menguat terhadap dolar AS meski masih fluktuatif. Nilainya sempat menyentuh level Rp 17.760-an per dolar AS.
IHSG di Bursa Efek Indonesia juga berhenti terjun bebas dan bergerak fluktuatif di kisaran 6.220-an pada pekan ketiga Juni 2026. Perbaikan ini penting sebagai modal awal, tetapi belum cukup untuk disebut pemulihan menyeluruh.
Tekanan domestik belum hilang
Sejumlah masalah lain masih membayangi, mulai dari politik, hukum, hingga persoalan sosial. Aspirasi mahasiswa dalam rangkaian demonstrasi beberapa hari terakhir menjadi penanda bahwa tantangan domestik belum mereda.
Karena itu, pemulihan kinerja ekonomi tetap membutuhkan proses dan waktu. Dukungan regulator negara juga dinilai penting agar momentum positif tidak berhenti di level sentimen pasar.
Defisit APBN dan efisiensi belanja jadi sorotan
Per Mei 2026, APBN tahun berjalan tercatat defisit Rp 180,4 triliun. Belanja pemerintah mencapai Rp 1.365,4 triliun, sedangkan penerimaan berada di level Rp 1.185 triliun.
Di tengah defisit itu, belanja yang realistis dinilai menjadi syarat penting. Penggunaan anggaran untuk impor 105.000 unit mobil truk ringan senilai Rp 24,66 triliun dan impor 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,39 triliun disebut tidak efisien karena produk serupa tersedia di pasar dalam negeri.
Efisiensi juga terlihat dari penyesuaian sejumlah program prioritas. Anggaran realisasi program Makan Bergizi Gratis dipangkas dari rencana Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, sementara jumlah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dikurangi dari 80.000 unit menjadi 40.000 unit.
Meski begitu, dua langkah itu disebut belum otomatis menurunkan defisit APBN tahun berjalan. Artinya, perbaikan fiskal tetap memerlukan langkah tambahan yang lebih luas dan terukur.
Dunia usaha menunggu napas baru
Peran dunia usaha masih krusial untuk pemulihan ekonomi, tetapi industri manufaktur nasional tetap tertekan oleh banjir produk impor berharga dumping di pasar domestik. Karena itu, kebijakan yang melindungi pasar lokal dinilai perlu dibarengi insentif, termasuk dari sisi perpajakan.
Pelaku usaha juga menyoroti dampak Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2026 yang mulai berlaku 22 April 2026. PP itu menetapkan PT dan CV tidak lagi bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen yang berlaku untuk UMKM, dan komunitas pengusaha mulai membahas serta mengeluhkan ketentuan tersebut sejak awal Juni 2026.
Di sisi lain, beban masyarakat juga belum ringan. Konsumsi melemah, pengangguran membengkak, dan PHK berlangsung berkelanjutan akibat banyak perusahaan bangkrut.
Kondisi itu membuat ruang pemungutan pajak dari masyarakat ikut menyusut. Karena itu, pemerintah dinilai tidak tepat jika terlalu agresif menambah beban pajak ketika daya beli dan kinerja ekonomi masih lemah.
Peluang paling cepat datang dari energi
Peluang yang lebih realistis justru ada pada pemaksimalan penerimaan dari sektor lain, termasuk penjualan dan ekspor sumber daya alam yang diminati pasar global. Pada saat yang sama, dunia usaha berharap ada insentif yang memberi napas baru agar aktivitas produksi bisa bangkit kembali.
Turunnya harga minyak menjadi peluang paling langsung bagi pelaku bisnis. Biaya produksi dan distribusi dapat ditekan, sehingga produsen berharap pemerintah segera menyesuaikan harga energi mengikuti perubahan di pasar global.
Di tengah banyaknya tekanan fiskal dan sosial, ruang pemulihan masih terbuka jika pemerintah mampu menjaga efisiensi belanja, melindungi industri domestik, dan memanfaatkan momentum penurunan harga minyak dengan cepat.
