Penggunaan kecerdasan buatan di medan perang kembali memicu perhatian besar setelah Grok milik xAI disebut ikut mendukung operasi militer terhadap Iran. Yang membuatnya mencolok, sistem AI yang lebih dikenal sebagai chatbot publik itu dikaitkan dengan operasi yang melibatkan lebih dari 2.000 munisi dan 2.000 target dalam 96 jam.
Laporan itu menunjukkan perubahan besar dalam peran AI. Teknologi yang sehari-hari dipakai untuk menulis email, merangkum dokumen, atau membuat gambar kini disebut masuk ke ranah operasi militer yang sangat sensitif.
Pengakuan yang memicu sorotan
Menurut The Independent, pemerintahan Donald Trump menggunakan Grok sebagai bagian dari operasi militer terhadap Iran. Informasi itu muncul dalam pernyataan tersumpah yang diajukan Cameron Stanley, pejabat kepala bidang digital dan kecerdasan buatan di Pentagon.
Dalam dokumen tersebut, Stanley menyebut keberlanjutan operasional Grok sebagai “masalah keamanan nasional yang sangat penting.” Ia juga mengatakan model AI itu digunakan dalam operasi yang melibatkan lebih dari 2.000 munisi yang ditembakkan ke 2.000 sasaran berbeda dalam kurun 96 jam.
Pernyataan itu dinilai penting karena menjadi salah satu pengakuan paling eksplisit dari pejabat pemerintah Amerika Serikat soal penggunaan AI milik Elon Musk dalam operasi militer terhadap Iran. Detail tersebut memperlihatkan bahwa persaingan AI kini merambah sektor pertahanan, bukan hanya pasar konsumen.
AI dan batas baru dalam perang
Stanley menyebut Grok termasuk di antara empat model AI yang saat ini mampu mendukung aplikasi keamanan nasional. Ia juga mengatakan Grok adalah satu dari hanya tiga produk AI yang siap mendukung operasi misi-kritis dalam lingkungan rahasia tingkat sangat tinggi.
Gambaran itu menempatkan Grok dalam kategori yang berbeda dari chatbot komersial biasa. Bagi Pentagon, kemampuan model semacam ini bukan sekadar soal kualitas percakapan, tetapi soal kesiapan untuk kebutuhan operasi yang dianggap vital.
Perdebatan tentang AI dalam peperangan sendiri sudah makin tajam. Banyak peneliti sejak lama mengingatkan bahwa AI bukan teknologi biasa karena dapat mengubah keseimbangan kekuatan jika dipakai negara dan perusahaan sebagai aset strategis.
Ketegangan dengan perusahaan AI
Pengungkapan soal Grok muncul di tengah polemik lain terkait penggunaan sistem AI oleh militer Amerika Serikat. Sebelumnya, militer AS dilaporkan memakai sistem AI dalam operasi yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, dan penggunaan itu memicu perselisihan dengan Anthropic.
Anthropic menolak penggunaan tersebut dengan merujuk pada ketentuan layanannya. Perusahaan itu tidak mengizinkan chatbot Claude dipakai untuk tujuan kekerasan, pengembangan senjata, atau pengawasan.
Sejak itu, hubungan antara Anthropic, Pentagon, dan pemerintahan Trump dilaporkan memburuk. Kasus itu memperlihatkan bahwa batas antara inovasi komersial dan penggunaan militer kini menjadi sumber ketegangan baru di industri AI.
Kekhawatiran di dalam perusahaan teknologi
Penolakan terhadap penggunaan AI untuk perang tidak hanya datang dari pengembang model. Pada April, lebih dari 600 karyawan Google dilaporkan menandatangani surat yang mendesak CEO Sundar Pichai agar tidak mengizinkan Pentagon memakai AI perusahaan dalam operasi rahasia.
Para karyawan itu khawatir AI pada akhirnya dapat dipakai dalam senjata otonom mematikan, sistem pengawasan, atau pengambilan keputusan militer. Kesalahan dalam sistem semacam itu dinilai bisa berujung pada konsekuensi fatal.
Kekhawatiran tersebut menjadi semakin relevan setelah pengakuan soal Grok muncul dalam dokumen pengadilan. Begitu AI masuk ke operasi nyata, perdebatan etis tidak lagi berhenti pada tataran teori.
Dari chatbot publik ke aset strategis
Grok dikembangkan oleh xAI, perusahaan AI milik Elon Musk. Dalam beberapa waktu terakhir, model ini lebih sering dibicarakan sebagai pesaing produk seperti OpenAI dan Anthropic di pasar chatbot.
Namun pengungkapan dari Pentagon memberi dimensi baru pada posisi Grok. Nilainya tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menjawab pertanyaan atau menghasilkan teks, melainkan dari kapasitasnya mendukung operasi yang dianggap penting bagi keamanan nasional.
Perkembangan ini juga muncul di tengah kompetisi ketat industri AI. Belum lama ini, Yann LeCun yang kerap disebut sebagai salah satu “godfather” AI, menyebut xAI sebagai “kegagalan” dan mempertanyakan kemampuannya mengejar para pesaing.
Meski begitu, dokumen Pentagon menunjukkan ukuran keberhasilan AI bisa berbeda dari penilaian publik biasa. Dalam konteks pertahanan, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas chatbot untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi perannya dalam cara perang dijalankan.
Pengungkapan itu juga muncul dalam gugatan yang menuduh pusat data xAI mencemari komunitas warga kulit hitam secara ilegal. Di tengah sengketa tersebut, Pentagon justru menekankan bahwa keberlangsungan operasi Grok memiliki arti sangat penting bagi keamanan nasional.
Situasi ini menambah lapisan kontroversi pada penggunaan AI di sektor militer. Di satu sisi, pemerintah melihat model tertentu sebagai aset strategis yang langka, sementara di sisi lain kritik terhadap dampak sosial, etika, dan lingkungannya terus menguat.
Dengan semakin sedikit model yang disebut siap untuk operasi misi-kritis di lingkungan sangat rahasia, posisi pemain seperti xAI menjadi makin menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan AI bisa ditentukan bukan hanya oleh pasar konsumen, tetapi juga oleh seberapa besar teknologi itu memengaruhi cara negara menjalankan konflik bersenjata.
