Georgia menjatuhkan hukuman penjara panjang kepada sepuluh orang yang dituduh mencoba menggulingkan pemerintah dan mengorganisasi kekerasan saat unjuk rasa besar pada hari pemungutan suara pemilihan lokal tahun lalu. Putusan itu langsung menambah sorotan pada cara pemerintah menghadapi lawan-lawan politik partai berkuasa.
Vonis tersebut muncul di tengah retakan politik yang sudah lama membelah Georgia. Para kritikus melihatnya sebagai tanda makin kuatnya pola pembalasan terhadap oposisi di negara Kaukasus Selatan itu.
Pada malam pemungutan suara 4 Oktober, polisi antihuru-hara membubarkan demonstran dengan semprotan merica dan meriam air. Aksi itu terjadi saat dua blok oposisi terbesar memboikot pemilu sebagai bagian dari kebuntuan panjang dengan Georgian Dream yang berkuasa sejak 2012.
Tokoh oposisi ketika itu menyerukan “revolusi damai” melawan Georgian Dream. Mereka menuduh partai itu pro-Rusia dan otoriter, sementara menjelang penutupan TPS sekelompok demonstran berupaya menerobos masuk ke istana kepresidenan di Tbilisi.
Lima aktivis ditangkap pada malam itu, lalu sepuluh orang akhirnya didakwa. Di antara mereka ada penyanyi opera sekaligus aktivis Paata Burchuladze dan beberapa politisi oposisi.
Tuduhan dan vonis berat
Kejaksaan Georgia menyebut para terdakwa bersalah atas sejumlah tindak pidana. Tuduhan itu mencakup mengorganisasi kekerasan kelompok dan secara terbuka menyerukan perubahan kekerasan atas tatanan konstitusional Georgia serta penggulingan pemerintahan.
Jaksa juga mengatakan para terdakwa telah memutuskan untuk mengorganisasi tindakan kekerasan kelompok. Mereka disebut merusak properti pemerintah, membakar, dan mendirikan barikade secara ilegal selama protes.
Burchuladze dan empat terdakwa lain dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Empat orang lain menerima hukuman lima tahun, sedangkan satu orang dijatuhi hukuman dua tahun secara in absentia.
Media Georgia mengutip Burchuladze dan dua terdakwa lain yang menolak tuduhan itu sebagai absurd. Mereka juga mengatakan tidak menyesali apa pun.
Protes yang tak berhenti
Unjuk rasa di Georgia tidak berhenti pada malam pemilu tersebut. Warga telah berdemonstrasi setiap malam sejak November 2024, setelah pemerintah mengumumkan penghentian sementara pembicaraan aksesi ke Uni Eropa.
Keputusan itu memutus mendadak tujuan nasional yang sudah lama dipegang negara tersebut. Lawan-lawan pemerintah menilai Georgian Dream sedang menarik Tbilisi menjauh dari jalur Barat tradisional dan kembali ke orbit Rusia.
Arah politik itu, menurut mereka, semakin menguat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Di tengah situasi itu, Transparency International Georgia menyebut vonis terbaru ini menunjukkan “pola hukuman yang jelas” untuk membungkam pihak-pihak yang menentang kebijakan pro-Rusia partai berkuasa.
Dalam pernyataannya, direktur lembaga itu, Eka Gigauri, mengatakan hukuman tersebut menargetkan mereka yang membela masa depan demokratis Georgia secara damai. Ia menilai langkah itu mencerminkan meningkatnya otoritarianisme di negara tersebut.
Kasus ini kini menjadi salah satu titik paling tajam dalam konflik politik Georgia. Di satu sisi, pemerintah menegaskan tindakan keras terhadap kekerasan dalam protes. Di sisi lain, oposisi dan kelompok pemantau melihatnya sebagai sinyal bahwa ruang politik di Tbilisi makin menyempit.
