Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, PPPK, pejabat negara, dan pensiunan akan cair pada Juni 2026. Kepastian ini penting karena pencairan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hak tahunan itu akan disalurkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menyatakan, “Nanti kan ada gaji-gaji 13. Nanti keluar pasti,” saat memberi jaminan atas pencairan tersebut.
Penyaluran gaji ke-13 diposisikan sebagai instrumen fiskal yang diharapkan memberi dampak berganda pada ekonomi. Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu cara untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap bergerak pada kuartal kedua.
Tambahan penghasilan ini juga dipandang sebagai bentuk apresiasi atas kinerja aparatur negara dan pensiunan. Di saat yang sama, pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menekankan pentingnya optimalisasi instrumen fiskal oleh pemerintah. Penyaluran anggaran seperti gaji ke-13 masuk dalam strategi besar agar target pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang telah direncanakan.
Bagi penerima manfaat, kepastian jadwal sejak Juni 2026 memberi ruang perencanaan keuangan yang lebih jelas. Hal ini terutama relevan ketika pengeluaran rumah tangga biasanya ikut meningkat pada periode tersebut.
Pemerintah juga menaruh harapan pada efek lanjutan pencairan ini terhadap ekonomi daerah. Dengan penerima yang tersebar di seluruh Indonesia, perputaran uang dari gaji ke-13 berpeluang menguatkan konsumsi di berbagai sektor.
Kepastian ini menjadi sinyal penting bagi jutaan penerima karena penyaluran tidak hanya menyangkut tambahan pendapatan tahunan. Lebih dari itu, kebijakan ini diarahkan agar aktivitas ekonomi di tingkat rumah tangga dan daerah tetap terjaga.
