Pencairan gaji ke-13 bagi ASN, PPPK, dan pensiunan mulai memberi efek langsung ke kantong rumah tangga dan perputaran uang di daerah. Pemerintah menaruh harapan besar pada tambahan pendapatan ini untuk menjaga daya beli sekaligus menopang ekonomi yang masih menghadapi pelemahan di sejumlah sektor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan stimulus tersebut diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia juga melihat gaji ke-13 sebagai dorongan agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat, terutama pada triwulan kedua tahun berjalan.
Dorongan konsumsi dari tambahan pendapatan
Pemerintah memposisikan gaji ke-13 sebagai stimulus finansial yang langsung mengalir ke konsumsi masyarakat. Purbaya memperkirakan efeknya tidak berhenti di rumah tangga penerima, tetapi juga merembet ke usaha mikro dan pelaku kuliner kecil.
Menurut dia, warung makan kecil seperti warteg seharusnya ikut merasakan dampak positif dari tambahan pendapatan itu. Harapannya sederhana: ketika pegawai negeri dan pensiunan punya ruang belanja lebih longgar, uang akan berputar lebih cepat di pasar lokal.
Di tingkat penerima, manfaat itu sudah mulai terasa dalam pengeluaran harian. Rara, ASN asal Jakarta, mengatakan dana tersebut sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena ia tinggal sebagai anak kos.
Rismanto, ASN lainnya, memilih membagi dana tambahan itu untuk kebutuhan sekolah anak dan tabungan. Pola penggunaan seperti ini menunjukkan gaji ke-13 tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga memberi napas tambahan bagi perencanaan keuangan keluarga.
Pencairan nasional untuk aparatur negara dan pensiunan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, pencairan untuk aparatur negara dan pensiunan sudah dibuka secara nasional sejak Selasa, 2 Juni 2026. Skema ini mencakup ASN, PPPK, dan pensiunan di berbagai daerah.
Untuk pensiunan, PT TASPEN (Persero) mencatat pembayaran berjalan lancar melalui sistem transfer otomatis. Mekanisme ini tidak mewajibkan penyerahan berkas baru sehingga proses pencairan berlangsung lebih cepat.
Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis menyampaikan jumlah penerima manfaat meningkat dari 3,16 juta menjadi 3,25 juta peserta. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp10,83 triliun.
Fary mengatakan sekitar 99,14% dana sudah tersalurkan pada pagi hari Rabu (3/6/2026). Ia juga menyebut uang dari Kementerian Keuangan dapat dicairkan ke pensiunan dalam waktu 6 jam dan dibayarkan tepat waktu.
Pembayaran dilakukan penuh tanpa pemotongan kredit. Meski begitu, peserta tetap wajib melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Daerah ikut menata arus kas
Di tingkat daerah, pemerintah juga bergerak agar kewajiban kepada ASN dan PPPK tetap terpenuhi. Di Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan meminta BKAD menuntaskan pembayaran hak ASN dan PPPK paling lambat hari Senin.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran daerah sebesar Rp60 miliar untuk belanja pegawai tersebut. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana menyebut total alokasi fiskal untuk 59.299 pegawai di seluruh wilayah Bengkulu mencapai Rp268,94 miliar.
Di Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah menyiapkan dana gabungan Rp152 miliar untuk membayar gaji reguler, TPP, dan komponen ke-13 sepanjang Juni 2026. Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi mengatakan pengelolaan arus kas dilakukan dengan mendahulukan belanja wajib dan menunda belanja yang masih bisa ditunda.
Skema pencairan di Kuningan dibuat bertahap, dimulai dari gaji bulanan, TPP Mei, lalu gaji ke-13 pada pekan ketiga, dan ditutup dengan TPP ke-13. Pemerintah daerah setempat menyatakan optimistis seluruh kewajiban kepada ASN dapat dituntaskan pada bulan ini.
Di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi, pencairan gaji ke-13 menjadi salah satu instrumen yang diandalkan untuk menguatkan konsumsi rumah tangga. Efeknya kini diuji di lapangan, dari belanja harian pegawai hingga perputaran usaha kecil dan penyesuaian fiskal pemerintah daerah.
