DPRD Jawa Barat bergerak cepat menelaah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 setelah Pemprov Jabar mengakui adanya sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama pembahasan kini tertuju pada transparansi, serapan anggaran, dan keputusan menunda pembayaran pada proyek strategis.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD itu dijadwalkan berlangsung maraton pada 8 hingga 10 Juli 2026. Hasilnya ditargetkan masuk ke rapat paripurna pengambilan keputusan pada 14 Juli 2026, sehingga proses evaluasi ini dikejar dalam waktu yang sangat ketat.
Pembahasan Ketat Di Badan Anggaran
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan Badan Anggaran DPRD Jabar akan membedah dokumen itu secara serius agar hasilnya tepat waktu dan berkualitas. Ia menegaskan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD harus berjalan agar pelaksanaan APBD bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Langkah itu menjadi penting karena evaluasi kali ini tidak hanya soal angka serapan, tetapi juga soal tata kelola ketika kas daerah berada dalam tekanan. Dalam konteks itu, publik menunggu apakah pembahasan DPRD mampu menghasilkan koreksi yang lebih tegas terhadap pola belanja daerah ke depan.
Pengakuan Pemprov Jabar Soal Tekanan Fiskal
Dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Selasa (7/7), Pemprov Jabar mengakui adanya masalah pada pendapatan daerah, pembayaran proyek strategis, dan serapan anggaran di sektor infrastruktur jalan serta transportasi. Pengakuan ini memberi sinyal bahwa evaluasi APBD 2025 bukan sekadar formalitas, melainkan respons atas rapor merah yang sudah muncul di tingkat pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor. Kombinasi faktor itu membuat pundi-pundi daerah tertekan dan ruang fiskal semakin sempit.
Tunda Bayar Untuk Jaga Kas Daerah
Erwan juga mengakui Pemprov Jabar mengambil kebijakan penundaan pembayaran pada sejumlah proyek strategis. Langkah itu ditempuh untuk menjaga kas daerah agar tidak terperosok lebih dalam ke jurang defisit anggaran.
Di sisi lain, eksekusi program di lapangan juga disebut belum bergerak optimal, terutama pada sektor konektivitas publik. Kondisi ini memperkuat sorotan terhadap kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pelaksanaan proyek prioritas.
Karena itu, pembahasan DPRD Jabar atas pertanggungjawaban APBD 2025 dipandang sebagai ujian penting bagi transparansi dan disiplin fiskal daerah. Hasil evaluasi dalam beberapa hari ke depan akan menentukan seberapa jauh koreksi dilakukan agar persoalan serapan anggaran dan penundaan bayar tidak kembali terulang.
