Pimpinan DPR menyiapkan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa yang berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR. Langkah ini menjadi sinyal bahwa parlemen membuka ruang dialog saat gelombang demonstrasi di Jakarta mulai disorot.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa agenda itu sudah dirancang untuk merespons aksi yang akan berlangsung. Ia menegaskan, pimpinan DPR memang akan menerima perwakilan mahasiswa yang hendak menyuarakan aspirasi mereka di depan parlemen.
Audensi sudah masuk agenda pimpinan DPR
Dasco menyebut pertemuan tersebut bukan sekadar kemungkinan. Saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks DPR/MPR pada Kamis, ia mengatakan, “Besok memang ada rencana ditemui oleh pimpinan DPR kok.”
Meski begitu, Dasco belum menjelaskan waktu pasti pertemuan itu. Ia juga belum menyebut siapa saja pimpinan DPR yang akan hadir untuk bertemu dengan para mahasiswa.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kanal komunikasi tetap dibuka di tengah rencana aksi. Dari penjelasan Dasco, DPR memilih merespons dengan audensi ketimbang membiarkan demonstrasi berjalan tanpa pertemuan awal.
Aksi mahasiswa disebut meluas ke beberapa titik
Demo mahasiswa yang direncanakan tidak hanya terpusat di satu lokasi. Titik utama aksi disebut berada di kawasan DPR/MPR, lalu berlanjut ke depan Istana Negara.
Rencana bergerak ke beberapa titik ini menunjukkan bahwa isu yang dibawa mahasiswa cukup luas. Kehadiran perwakilan pimpinan DPR diharapkan bisa menjadi jalur penyampaian aspirasi secara langsung di tengah konsentrasi massa.
Respons DPR masih menunggu detail teknis
Hingga kini, pimpinan DPR belum merinci siapa yang akan menerima perwakilan mahasiswa maupun jadwal pastinya. Namun, kepastian adanya rencana audensi memberi gambaran bahwa jalur komunikasi tetap disiapkan sebelum atau saat aksi berlangsung.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari respons DPR terhadap demonstrasi yang akan digelar di pusat pengambilan kebijakan. Di sisi lain, mahasiswa tetap dijadwalkan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka di depan DPR/MPR dan Istana Negara.
