Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). Skema itu diperkirakan bisa menekan anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun.
Kesepakatan awal ini muncul setelah pembahasan di rapat Komisi IX dengan BGN yang menyoroti perlunya pengaturan ulang belanja agar lebih tepat sasaran. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai rancangan efisiensi yang dibawa pimpinan BGN baru punya dampak yang cukup besar.
Target penghematan masih dihitung ulang
Zainul menyebut BGN berkomitmen melakukan penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk untuk kebutuhan tahun berjalan. Namun, angka itu masih bersifat perhitungan awal dan akan disempurnakan lewat pembahasan lanjutan bersama DPR.
BGN sebelumnya sempat mengajukan alokasi anggaran Rp270 triliun untuk program MBG tahun 2027. Angka itu naik Rp2 triliun dibandingkan 2026 yang tercatat sebesar Rp268 triliun.
Meski begitu, arah kebijakan baru di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang dinilai berpotensi membuat kebutuhan anggaran tahun depan lebih rendah. Komisi IX memberi waktu dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan penghitungan efisiensi tersebut.
Empat langkah yang disepakati DPR dan BGN
Langkah pertama adalah evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas ialah MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat, yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 11 juta orang.
Langkah kedua menyangkut pengurangan frekuensi distribusi paket MBG. Jika sebelumnya makanan dibagikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, skema baru akan membatasi penyaluran pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari.
Dengan pola itu, program juga tidak berjalan pada hari libur nasional dan masa libur sekolah. Perubahan jadwal ini menjadi salah satu sumber efisiensi yang dinilai cukup besar oleh Komisi IX.
Insentif SPPG ikut dievaluasi
Langkah ketiga adalah penyesuaian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini insentif disamaratakan sebesar Rp6 juta, tetapi DPR menyetujui agar nominal itu dievaluasi dan dibagi secara proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Langkah keempat adalah penerapan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif maupun anggaran yang diterima bisa berbeda.
Model klaster itu dimaksudkan agar distribusi anggaran lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Komisi IX melihat cara tersebut sebagai upaya menjaga efisiensi tanpa mengabaikan kebutuhan operasional masing-masing satuan layanan.
DPR menunggu finalisasi rinciannya
Komisi IX dan BGN sepakat memberi waktu dua pekan untuk merampungkan rincian efisiensi. DPR kemudian akan menggelar rapat dengar pendapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.
Zainul mengatakan BGN meminta waktu untuk menyelesaikan exercise penghematan secara lebih detail. Ia menegaskan pembahasan masih berjalan, tetapi arah kebijakannya sudah mengarah pada penghematan besar dengan tetap menjaga pelaksanaan program agar lebih terukur.
Dengan pembahasan yang masih terus berlangsung, skema efisiensi MBG kini menjadi salah satu agenda utama yang dipantau DPR. Hasil akhirnya akan menentukan seberapa besar anggaran program itu bisa ditekan tanpa mengubah tujuan utamanya.