DPR meminta pengawasan atas evaluasi PT Pos Indonesia oleh Danantara tidak berhenti di tataran wacana. Di tengah dugaan persoalan tata kelola, termasuk indikasi rekayasa keuangan, proses penelusuran itu dinilai harus benar-benar menghasilkan langkah lanjutan yang jelas.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyambut positif langkah Badan Pengelola Investasi Danantara yang sedang mengevaluasi PT Pos secara menyeluruh. Menurut dia, tindakan itu penting untuk memperkuat tata kelola BUMN dan menemukan masalah di tubuh perusahaan negara lebih cepat.
Evaluasi tidak boleh berhenti di catatan internal
Firnando menegaskan bahwa hasil due diligence maupun evaluasi tidak cukup disimpan sebagai catatan internal. Setiap temuan, kata dia, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan audit yang berlaku.
Ia juga mendorong agar pola pengawasan seperti ini diterapkan di seluruh BUMN, bukan hanya di PT Pos Indonesia. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali muncul di perusahaan negara lainnya.
DPR soroti pentingnya akuntabilitas BUMN
Dalam keterangan tertulis, Firnando menyebut DPR akan terus memantau kinerja Danantara dan seluruh BUMN. Ia menekankan bahwa perusahaan negara mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan harus transparan, profesional, dan akuntabel.
Di tengah agenda pemerintah melakukan transformasi dan penataan atau streamlining BUMN, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi aspek vital. Tujuannya agar BUMN bisa tumbuh lebih sehat, efisien, berintegritas, dan tetap memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sinergi dengan penegak hukum dianggap penting
Firnando juga menilai sinergi Danantara dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai langkah positif dalam pencegahan korupsi. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, masing-masing institusi disebut bisa menjalankan fungsinya secara optimal sesuai koridor perundang-undangan.
Evaluasi terhadap PT Pos Indonesia dipandang bisa menjadi titik awal perbaikan sistemik yang lebih luas di lingkungan BUMN. Bagi DPR, transformasi yang berjalan tidak cukup hanya mengejar kinerja bisnis, tetapi juga harus bertumpu pada tata kelola bersih dan budaya integritas.
Komisi VI tetap mengawasi proses lanjutan
Sebagai mitra kerja yang membidangi sektor BUMN, Komisi VI DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan. Komisi itu ingin memastikan proses transformasi benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sikap DPR ini menegaskan bahwa evaluasi PT Pos Indonesia tidak dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Pengawasan ketat atas Danantara dan BUMN lain dianggap perlu agar kepercayaan publik tetap terjaga dan persoalan tata kelola tidak kembali mengendap di kemudian hari.
