Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa insentif kendaraan listrik akan kembali bergulir dengan pola yang tidak banyak berubah dari skema lama. Bocoran dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menunjukkan, potongan untuk motor listrik dan mobil listrik kemungkinan tetap memakai jalur penyaluran yang sudah dikenal pelaku industri maupun konsumen.
Kabar ini menjadi penting karena program subsidi kendaraan listrik sudah dipastikan berlaku mulai tahun ini. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan kuota 100 ribu unit untuk motor listrik dan 100 ribu unit untuk mobil listrik.
Skema lama kembali dilirik
Agus belum membeberkan mekanisme final, tetapi ia memberi isyarat bahwa model penyalurannya akan mengacu pada pola yang sudah pernah berjalan. Untuk motor listrik, pola sebelumnya menggunakan SISAPIRa atau Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua.
Platform pemerintah itu dipakai untuk menyalurkan subsidi motor listrik kepada masyarakat melalui dealer dan manufaktur di dalam negeri. Dengan pola seperti itu, bantuan pembelian bisa disalurkan lewat jalur yang relatif familiar dan tidak membutuhkan sistem distribusi baru.
Untuk mobil listrik, skema yang pernah berlaku berjalan lewat dealer resmi. Konsumen membeli mobil listrik di dealer, lalu harga yang dibayar langsung dipotong insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
Kuota awal dan besaran bantuan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa setiap segmen mendapat kuota 100 ribu unit pada tahap pertama. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan intervensi untuk roda dua dan roda empat sekaligus.
Untuk motor listrik, besaran subsidinya disebut Rp 5 juta per unit. Adapun untuk mobil listrik, nilai bantuan belum dijelaskan lebih lanjut dan akan diumumkan oleh Menteri Perindustrian bersama Menteri Koordinator Perekonomian.
Purbaya juga menyebut pemerintah masih memindai skema yang paling efektif untuk diterapkan. Menurut dia, opsi yang tengah dilihat antara lain PPN ditanggung pemerintah dengan tingkat dukungan yang berbeda.
Ia mengatakan ada skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen dan ada pula 40 persen. Namun, pemerintah belum mengunci model finalnya karena masih dalam tahap pemindaian mendalam.
Beda baterai, beda perlakuan
Salah satu sinyal penting dari bocoran pemerintah adalah perbedaan perlakuan berdasarkan teknologi baterai. Purbaya menegaskan bahwa skema subsidi akan dibedakan menurut jenis baterai yang dipakai kendaraan listrik.
Ia menyebut fokus utama program ini adalah EV penuh, bukan hybrid. Kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel dan non-nikel disebut akan memperoleh skema yang berbeda.
Arah kebijakan itu dikaitkan langsung dengan strategi hilirisasi industri nasional. Pemerintah ingin penggunaan sumber daya mineral Indonesia, terutama nikel, memberi nilai tambah sebesar mungkin di dalam negeri.
Purbaya secara terbuka menjelaskan alasan di balik dukungan lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis nikel. Menurut dia, kebijakan itu diambil agar baterai buatan dalam ekosistem berbasis nikel bisa lebih banyak terserap pasar.
Pasar menunggu bentuk final
Pemerintah memastikan insentif kendaraan listrik akan berlaku tahun ini, dengan target mulai berjalan pada awal Juni 2026. Meski begitu, detail teknis pelaksanaan masih menunggu pengumuman lanjutan dari Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Situasi ini membuat pasar menunggu bentuk final diskon yang akan diterapkan pada mobil listrik. Konsumen juga menanti apakah potongan langsung di dealer akan kembali dipakai seperti pada periode insentif sebelumnya.
Di sisi lain, pelaku industri motor listrik berpeluang kembali mengandalkan saluran digital seperti SISAPIRa bila pemerintah mempertahankan pendekatan lama. Model itu sebelumnya menjadi pintu distribusi bantuan pembelian roda dua listrik kepada masyarakat.
Bocoran dari Menperin memberi gambaran awal bahwa pemerintah cenderung memilih skema yang sudah familiar ketimbang membangun sistem yang sepenuhnya baru. Namun, besaran dukungan untuk mobil listrik, pembagian kategori baterai, dan mekanisme final penyaluran masih menjadi bagian yang paling ditunggu.
Source: oto.detik.com
