Di tengah peringatan May Day di Monumen Nasional, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menempatkan nelayan dan awak kapal perikanan sebagai salah satu kelompok yang perlu mendapat perlindungan lebih kuat. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya berbicara soal kesejahteraan buruh secara umum, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk sektor kelautan yang selama ini menghadapi risiko kerja tinggi.
Prabowo menyampaikan bahwa ia baru menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Aturan itu menjadi dasar penguatan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan, sekaligus memberi sinyal bahwa hak kerja di sektor ini akan mendapat payung hukum yang lebih jelas.
Perlindungan awak kapal diperkuat
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 lewat Perpres Nomor 25 Tahun 2026 ditujukan untuk memperbaiki standar kerja awak kapal perikanan. Fokusnya mencakup keamanan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan mereka saat bekerja di laut.
Langkah ini juga menunjukkan perhatian pemerintah pada pekerja yang berada di garis depan industri perikanan. Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menempatkan isu tersebut sebagai bagian dari agenda besar perbaikan nasib masyarakat pesisir.
Pembangunan kampung nelayan digenjot
Selain penguatan regulasi, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan dalam jumlah besar. Sebanyak 1.386 kampung nelayan akan segera diresmikan, dengan target pembangunan mencapai 1.500 kampung setiap tahun.
Kampung-kampung itu akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage dan pabrik es. Infrastruktur ini diharapkan membantu menjaga mutu hasil tangkapan dan menambah nilai dalam rantai usaha perikanan.
Target manfaat untuk jutaan warga pesisir
Prabowo menyebut program tersebut dirancang untuk memperbaiki kehidupan sekitar 6 juta nelayan beserta keluarga mereka. Jika dihitung bersama anak dan istri, jumlah warga yang terdampak disebut mencapai lebih dari 20 juta orang.
Pemerintah juga menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengubah desa pesisir menjadi kawasan perikanan modern yang produktif dan terhubung dari hulu ke hilir.
Kapal kecil dan tenaga kerja masuk ekosistem baru
Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 kapal kecil akan diintegrasikan ke dalam program KNMP dan dikelola oleh koperasi desa. Sementara itu, kapal-kapal besar akan mendukung operasi perikanan laut lepas bersama BUMN perikanan, Agrinas Jaladri Nusantara.
Pemerintah memproyeksikan KNMP mampu menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja, bahkan hingga 600.000 orang dalam ekosistem industri perikanan nasional. Proyeksi itu menempatkan KNMP bukan sekadar program infrastruktur, tetapi juga skema perluasan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Di tengah sorotan May Day, pesan yang dibawa Prabowo cukup tegas: perlindungan buruh tidak berhenti di pabrik dan kota, tetapi juga menyentuh awak kapal perikanan serta nelayan yang menopang ekonomi laut. Pemerintah kini menyiapkan regulasi, kampung nelayan, dan ekosistem usaha yang lebih terstruktur untuk mendorong perlindungan kerja sekaligus kesejahteraan pesisir.