Indonesia sedang menghadapi gelombang baru penipuan keuangan digital yang sulit dibedakan dari interaksi manusia asli. Sepanjang akhir 2024 hingga 2025, tercatat 274.000 laporan fraud dengan total kerugian masyarakat yang menembus lebih dari Rp6 triliun.
Lonjakan itu dipicu serangan deepfake berbasis kecerdasan buatan yang kini masuk ke tahap paling sensitif dalam layanan keuangan. Pelaku tidak lagi berhenti pada rekayasa teks atau suara, tetapi menyasar verifikasi wajah, suara, dan perilaku saat pembukaan rekening bank maupun proses onboarding.
Deepfake naik kelas jadi alat kejahatan
Deepfake yang dulu dipandang sebagai ancaman teoritis kini berubah menjadi alat kejahatan yang sangat meyakinkan. Teknologi ini mampu meniru suara, wajah, hingga perilaku manusia dengan tingkat kemiripan tinggi.
Kondisi itu membuat identitas sintetis makin sulit dibedakan dari identitas asli. Di tengah meluasnya perbankan digital dan pendaftaran jarak jauh, permukaan serangan baru ikut terbuka lebar bagi pelaku kriminal siber.
Celah lama makin mudah dieksploitasi
Sistem yang selama ini bergantung pada pemeriksaan visual dan audio tradisional menjadi sasaran paling rentan. Pelaku bisa menyusup ke proses identifikasi digital yang seharusnya menjadi gerbang pertama keamanan nasabah.
Masalahnya, serangan deepfake bergerak cepat dan terus beradaptasi. Di saat yang sama, sektor keuangan tetap dituntut memberi pengalaman digital yang cepat dan praktis bagi pengguna.
OJK minta pertahanan diperketat
Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa fitur verifikasi liveness dan deteksi anomali secara real-time kini wajib menjadi bagian operasional lembaga jasa keuangan. Langkah ini dinilai penting agar identitas asli nasabah tetap bisa diverifikasi di tengah maraknya identitas sintetis yang semakin canggih.
Indah Iramadhini, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, menyampaikan penegasan itu dalam forum strategis Expert Lab yang digelar AFTECH dan ADVANCE.AI di Jakarta. OJK juga menekankan perlunya panduan regulasi yang ketat namun tetap adaptif agar inovasi perbankan tetap tumbuh tanpa mengorbankan keamanan dana masyarakat.
Keamanan konvensional dinilai tak cukup
Sistem keamanan berbasis aturan lama disebut tidak lagi memadai untuk membendung manipulasi visual dan audio dari algoritma cerdas. Bagi fintech, perusahaan pembiayaan, dan platform pembayaran, risiko ini sudah masuk kategori tantangan eksistensial.
Karena itu, pembaruan teknologi deteksi dinilai harus dilakukan secara menyeluruh. Perlindungan yang hanya menambah lapisan lama tanpa membaca pola serangan baru dinilai tidak akan cukup.
Industri diminta bergerak bersama
Forum yang sama merumuskan empat dimensi respons industri, mulai dari penguatan sinyal regulasi hingga penyediaan teknologi deteksi identitas yang telah teruji secara regional. ADVANCE.AI juga mendemonstrasikan solusi verifikasi end-to-end yang diklaim mampu membedakan interaksi manusia asli dari manipulasi digital dalam hitungan detik.
Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, mengingatkan bahwa tidak ada satu institusi pun yang bisa berdiri sendiri menghadapi kecepatan adaptasi penipu siber. Setiap instansi diminta menyusun strategi mitigasi yang kontekstual dan sesuai dengan profil risiko bisnis masing-masing.
Tantangan kini ada pada implementasi
Entin Rostini dari ADVANCE.AI Indonesia menegaskan bahwa teknologi untuk mendeteksi serangan deepfake sebenarnya sudah matang. Tantangan terbesar saat ini adalah kemauan institusi untuk mengintegrasikan solusi tersebut ke seluruh skala operasional dan pemantauan transaksi harian.
Di tengah dorongan kolaborasi antara asosiasi, regulator, dan penyedia teknologi, Indonesia diharapkan bisa membangun benteng ekonomi digital yang lebih tangguh. Keberhasilan integrasi keamanan ini juga akan ikut menentukan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin infrastruktur keuangan yang aman di kawasan Asia Tenggara.
Source: id.mashable.com
