Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melancarkan kritik keras kepada partai-partai koalisi pemerintah yang mempersoalkan posisi PDIP sebagai penyeimbang. Ia menilai tudingan bahwa PDIP bermain “politik dua kaki” tidak berdasar dan tidak etis.
Menurut Deddy, posisi PDIP sudah jelas mengikuti mandat Rapat Kerja Nasional, yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional di DPR. Ia menegaskan partainya tidak bersikap ambigu, melainkan menjalankan peran politik yang telah diputuskan.
PDIP Menolak Disebut Bermain Dua Kaki
Dalam keterangan tertulis, Deddy mempertanyakan mengapa partai-partai koalisi pemerintah justru terlihat khawatir dengan keberadaan PDIP. Ia menilai tudingan terhadap partainya seperti dibuat-buat dan berpotensi menjadi cara untuk mencari kambing hitam atas kegelisahan internal di dalam koalisi.
Deddy juga mengingatkan bahwa fungsi DPR tidak boleh direduksi hanya menjadi pendukung pemerintah. Ia menekankan bahwa sistem ketatanegaraan membutuhkan pengawasan yang kuat agar kebijakan eksekutif tetap berada di jalur konstitusi.
Sindiran Langsung ke NasDem dan Demokrat
Secara khusus, Deddy menyebut Partai NasDem dan Partai Demokrat dalam kritiknya. Ia meminta kedua partai itu fokus membenahi urusan internal masing-masing ketimbang ikut campur dalam rumah tangga politik PDIP.
Ia juga menyarankan agar mereka memperbaiki kinerja para menteri yang dimiliki di kabinet. Deddy bahkan mengatakan bahwa jika ada partai di dalam koalisi yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, pilihan yang lebih tepat adalah mundur dari pemerintahan, bukan menyeret nama PDIP.
DPR Diminta Tetap Mengawasi Pemerintah
Deddy menolak pandangan yang membuat parlemen sekadar menjadi pengesah kebijakan pemerintah tanpa kritik. Ia menilai DPR harus tetap menjalankan fungsi kontrol secara aktif agar demokrasi tidak kehilangan makna.
Dalam pernyataannya, ia juga mengajukan pertanyaan retoris soal bedanya kondisi seperti itu dengan masa Orde Baru. Bagi Deddy, jika seluruh fraksi di DPR hanya patuh pada eksekutif, maka peran lembaga legislatif akan mengecil jauh dari fungsi yang seharusnya.
Isu yang Menurut PDIP Lebih Mendesak
Deddy mengarahkan perhatian pada persoalan yang dianggap lebih penting bagi publik, seperti harga BBM, tarif listrik, bantuan sosial, pangan, dan ekonomi. Ia menilai energi politik seharusnya dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia juga menyebut pemilu masih jauh, sehingga partai politik seharusnya tidak sibuk mencari lawan untuk menutupi kegelisahan internal masing-masing. Menurutnya, kegaduhan yang tidak perlu justru menjauhkan partai dari persoalan utama rakyat.
PDIP Tetap Klaim Jadi Penyeimbang
Di tengah kritik itu, Deddy menegaskan bahwa PDIP akan tetap konsisten menjalankan posisi sebagai penyeimbang yang konstruktif. Ia menyebut partainya akan terus mengkritik kebijakan secara bertanggung jawab dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai konstitusi.
Deddy menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa sikap tersebut adalah amanah yang tidak akan ditinggalkan. Dengan posisi itu, PDIP ingin tetap hadir sebagai kekuatan pengawas, bukan sekadar mengikuti arus kekuasaan tanpa koreksi.