Wacana menempatkan dapur Makan Bergizi Gratis di kampus di Jawa Tengah langsung memunculkan satu persoalan besar: data penerima manfaat. Pemprov Jateng menilai gagasan itu belum bisa diterapkan begitu saja karena kampus tidak sama dengan sekolah, baik dari sisi jumlah calon penerima maupun pola aktivitas mahasiswanya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan perguruan tinggi punya karakter yang jauh lebih beragam. Jumlah mahasiswa, tempat tinggal, dan model perkuliahan harus dipetakan lebih rinci sebelum skema dapur MBG di kampus dibahas lebih jauh.
Data jadi hambatan utama
Taj Yasin menyebut sebagian mahasiswa tidak berada di Jawa Tengah. Sebagian lainnya mengikuti kuliah secara online, sehingga pemerintah perlu memastikan siapa yang benar-benar akan menerima manfaat program.
Pemetaan itu dipandang sebagai syarat awal yang tidak bisa dilewati. Tanpa data yang akurat, program berisiko tidak tepat sasaran dan sulit dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kampus mulai membuka diri
Di tengah perdebatan itu, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyatakan dukungan terhadap program MBG. Rektor Untag Semarang Suparjo mengatakan kampusnya terbuka untuk ikut mendukung, meski pelaksanaannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Untag memandang keterlibatan kampus dalam program sosial sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Kampus swasta itu juga menyiapkan kemungkinan peran pendukung, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah yayasan.
Peran yang disiapkan kampus
Suparjo menyebut Untag memiliki SMK 17 Agustus 1945 yang bisa menjadi bagian dari penyerapan program secara merata. Ia menegaskan kampus siap membantu apabila pemerintah memang membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi.
Menurut Suparjo, keterlibatan kampus dalam program sosial bukan hal baru. Perguruan tinggi selama ini juga aktif menjalankan pengabdian masyarakat, termasuk pendampingan UMKM dan pembinaan panti asuhan.
Penolakan datang dari pengelola pendidikan
Sikap berbeda disampaikan Pembina YPLP PGRI Semarang sekaligus anggota DPD RI Muhdi. Ia menegaskan Universitas PGRI Semarang tidak akan masuk dalam pengelolaan SPPG dan menilai kampus bukan sasaran utama MBG.
Muhdi mempertanyakan alasan kampus didorong memiliki SPPG. Menurut dia, mahasiswa bukan kelompok penerima layanan yang menjadi target utama program itu.
Sekolah dinilai lebih tepat
Muhdi mendorong agar program diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang memiliki peserta didik sebagai sasaran utama. Ia menilai distribusi makanan di sekolah lebih efisien karena lokasinya dekat dan pengawasan kualitasnya lebih mudah dilakukan.
Ia juga menyoroti kekhawatiran soal perputaran ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa. Dalam pandangannya, dapur MBG berisiko dikuasai pihak tertentu jika pengelolaannya tidak diatur dengan baik.
Muhdi menilai yang lebih penting adalah memastikan manfaat program benar-benar mengalir ke masyarakat daerah. Ia mendorong keterlibatan BumDes, yayasan sekolah yang dinilai layak, atau sekolah yang siap menyelenggarakan program tersebut.
