Pemerintah mulai menata ulang Program Makan Bergizi Gratis setelah jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah 3T melonjak jauh dari hitungan awal. Dari target 2.000 titik, kini jumlahnya tercatat mencapai 8.617 titik.
Lonjakan itu membuat perhatian pemerintah tertuju pada sebaran dapur MBG, terutama karena penambahan juga terjadi di wilayah aglomerasi. Di sisi lain, penyesuaian program dinilai perlu segera dilakukan agar pelaksanaan tetap sejalan dengan kapasitas layanan dan kebutuhan penerima manfaat.
Angka yang Membengkak di Dua Wilayah
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rencana awal titik dapur MBG di wilayah aglomerasi berada di angka 21 ribu. Namun, jumlah itu kini naik menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dari hitungan semula.
Pada wilayah 3T, 6.138 titik SPPG disebut sudah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional. Dari keseluruhan data yang dikantongi pemerintah, pertumbuhan titik layanan ini menjadi sinyal bahwa penataan ulang tidak bisa ditunda terlalu lama.
Tekanan Anggaran Ikut Naik
Zulkifli Hasan menyoroti insentif untuk setiap dapur SPPG yang mencapai Rp6 juta per hari. Dari perhitungan itu, ia menyebut potensi pemborosan anggaran bisa menembus lebih dari Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun dalam setahun.
Besarnya angka tersebut membuat pemerintah menempatkan efisiensi sebagai salah satu fokus utama penataan ulang. Langkah ini dipandang perlu agar program tetap berjalan, tetapi tidak kehilangan kendali dari sisi pembiayaan dan distribusi layanan.
Moratorium Jadi Langkah Awal
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah efisiensi anggaran tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Salah satu langkah pertama adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil memetakan kebutuhan di berbagai daerah. Saat ini, lembaga itu mencatat ada 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali.
Fokus Pemetaan dan Pemerataan Layanan
Penataan ulang diarahkan untuk menilai apakah kapasitas layanan sebanding dengan jumlah penerima manfaat di tiap wilayah. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk mengoreksi sebaran dapur yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi diarahkan pada sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.
Kualitas Pelaksanaan Jadi Prioritas
Nanik menegaskan bahwa pada 2026 fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar mengejar jumlah titik layanan. Evaluasi juga dilakukan agar dapur yang beroperasi sesuai petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang tepat.
Program MBG diposisikan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik. Pemerintah berharap program ini tidak hanya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
