Burkina Faso mengambil langkah keras dengan memutus hubungan diplomatik dengan Prancis dan memberlakukannya segera. Keputusan ini menandai memburuknya hubungan kedua negara setelah pemerintah setempat menilai ada pelanggaran terhadap prinsip saling menghormati dan non-intervensi.
Dalam pernyataan resminya, Burkina Faso menyebut Prancis tidak lagi bertindak dalam kerangka hubungan yang dibangun atas kepercayaan timbal balik dan kedaulatan nasional. Pemerintah setempat juga menilai syarat dasar untuk mempertahankan relasi seperti itu sudah tidak terpenuhi.
Tuduhan yang diarahkan ke Prancis
Pemerintah Burkina Faso menuding Prancis menjalankan aktivisme yang terus-menerus dan dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional negara itu. Selain itu, ada dugaan dukungan terhadap jaringan yang disebut subversif serta kelompok teroris yang dikaitkan dengan kekerasan di Burkina Faso dan kawasan Sahel.
Sikap keras ini disampaikan sebagai penolakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya dominasi asing. Dalam pernyataannya, pemerintah menegaskan, “Dihadapkan dengan ambisi imperialis yang bertujuan untuk mendominasi negara kami dan menundukkan rakyat kami ini, kami memilih tanggung jawab dan kedaulatan.”
Hubungan antarmasyarakat tetap dipisahkan
Meski hubungan diplomatik diputus, Burkina Faso menekankan bahwa keputusan itu hanya menyentuh kerangka kelembagaan antarnegara. Ikatan historis, kemanusiaan, budaya, dan sosial antara masyarakat Burkina Faso dan Prancis disebut tetap tidak berubah.
Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk melindungi warga negara Prancis yang tinggal di Burkina Faso. Di sisi lain, warga diminta menunjukkan tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesadaran sipil terhadap warga asing, sambil tetap menaati hukum nasional secara ketat.
Arah luar negeri mulai dibentuk ulang
Langkah ini juga memperlihatkan perubahan arah kebijakan luar negeri Burkina Faso. Pemerintah menyatakan ingin memperluas kemitraan, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan membangun hubungan yang lebih seimbang dengan negara-negara lain.
Meski begitu, Burkina Faso tetap membuka ruang dialog dengan komunitas internasional. Namun, syarat yang ditekankan tetap sama, yaitu penghormatan, timbal balik, dan kesetaraan kedaulatan negara.
