Kabar yang paling menonjol bagi pekerja saat ini adalah kepastian bahwa BSU Rp600.000 tidak akan cair lagi pada 2026. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan belum ada rencana untuk menyalurkan kembali bantuan subsidi upah itu pada periode tersebut.
Pernyataan itu sekaligus meredam harapan sebagian pekerja yang masih menunggu lanjutan pencairan bantuan. Sejumlah penerima juga sebelumnya mengeluhkan dana belum masuk ke rekening mereka.
Belum Ada Tahap Kedua
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa hingga sekarang belum ada BSU tahap kedua. Ia menegaskan hal itu saat berbicara dengan awak media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan.
Kepastian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa program BSU tidak sedang disiapkan untuk kembali berjalan di 2026. Di saat yang sama, pemerintah tetap menyoroti penyaluran yang sudah berlangsung sejak pertengahan 2025.
Program ini memang dirancang untuk pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan yang disalurkan bernilai Rp600.000 per penerima.
Penyaluran Sudah Menjangkau Jutaan Pekerja
Yassierli menyebut pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada sekitar 15,25 juta pekerja selama periode Juni hingga Juli 2025. Angka itu menunjukkan skala program yang besar meski masih menyisakan keluhan dari sebagian penerima.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan realisasi penyaluran telah mencapai 13,8 juta pekerja. Ia menambahkan bahwa total target penerima program ini mencapai 15,9 juta orang.
Immanuel menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran dana bantuan di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah. Pemerintah, kata dia, terus mengawal pelaksanaan program agar tepat waktu dan tepat sasaran.
Mengapa Pencairan Sebagian Pekerja Tersendat
Kemnaker menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan pada sebagian pekerja umumnya terjadi karena verifikasi data dilakukan bertahap. Proses itu membuat sebagian dana belum langsung masuk ke rekening penerima.
Hambatan lain datang dari status rekening bank Himbara yang tidak aktif. Gangguan teknis pada sistem daring dan data kepesertaan perusahaan yang belum sinkron dengan BPJS Ketenagakerjaan juga disebut ikut menghambat pencairan.
Untuk pekerja yang mengalami kendala rekening, Kemnaker meminta pembaruan data dilakukan secara mandiri lewat situs resmi. Pekerja juga dapat meminta bantuan HRD perusahaan melalui sistem SIPP BPJS Ketenagakerjaan.
Waspada Informasi Tidak Resmi
Di tengah banyaknya pertanyaan soal kelanjutan BSU, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan rutin mengecek status melalui kanal resmi. Imbauan ini disampaikan agar pekerja tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya.
Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tautan palsu dan informasi menyesatkan yang mengatasnamakan program bantuan tersebut. Peringatan ini muncul seiring masih tingginya minat publik terhadap pencairan BSU dan status penerima di lapangan.
Bagi pekerja yang masih menunggu kabar lanjutan, posisi pemerintah saat ini terlihat jelas: BSU Rp600.000 sudah berjalan dalam skala besar pada 2025, tetapi belum ada tanda program itu dibuka lagi untuk 2026. Hingga sekarang, fokus pemerintah masih berada pada penyelesaian penyaluran, verifikasi data, dan pembaruan informasi penerima melalui jalur resmi.
