Polda Metro Jaya menangkap dua orang di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, di tengah berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa di sekitar Jalan Sudirman dan Bundaran HI. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua unit bom molotov yang diduga hendak dibawa untuk memanfaatkan situasi unjuk rasa.
Penangkapan itu membuat perhatian aparat tertuju pada dugaan adanya pihak yang mencoba menempel pada gerakan mahasiswa. Polisi belum mengungkap identitas maupun asal-usul kedua orang tersebut, tetapi pemeriksaan lanjutan sudah dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Bom Molotov Diamankan Saat Pengamanan Berlangsung
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penangkapan terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 15.30 WIB. Ia menegaskan petugas menemukan dua bom molotov saat proses pengamanan berlangsung.
Menurut Budi, temuan itu memperkuat dugaan bahwa keduanya tidak sekadar berada di lokasi aksi. Kepolisian menduga barang berbahaya tersebut dibawa untuk dimanfaatkan dalam situasi demonstrasi yang masih berlangsung di pusat ibu kota.
Motif Masih Didalami Penyidik
Hingga kini, penyidik masih memeriksa motif kedua orang tersebut membawa bahan peledak rakitan itu. Budi menyebut pemeriksaan dilakukan secara mendalam agar polisi bisa memastikan apakah ada rencana tertentu di balik keberadaan bom molotov tersebut.
Ia juga mengungkapkan aparat sudah memantau sejumlah kelompok sejak pagi yang diduga berpotensi memanfaatkan aksi mahasiswa. Pemantauan dan identifikasi itu dilakukan untuk mencegah pihak-pihak tertentu menempel pada gerakan unjuk rasa.
Aksi Mahasiswa Sempat Bergerak ke Bundaran HI
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Jalan Sudirman. Massa berencana bergerak ke Bundaran HI, tetapi laju mereka dihadang aparat TNI dan Polri di tengah jalan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama. Tuntutan itu mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ruang sipil, dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
