Teguran keras anggota Komisi IV DPR RI Rajiv kepada Perum Bulog menyorot satu persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar beras bantuan yang rusak di Bangkalan. Kasus beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak konsumsi itu memicu tuntutan audit total terhadap tata kelola penyimpanan, pengawasan, dan distribusi bantuan pangan.
Rajiv menilai masalah ini menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat miskin. Ia juga menekankan bahwa bantuan pangan adalah hak warga yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu.
Sorotan pada mutu bantuan
Menurut Rajiv, penggantian beras memang harus dilakukan segera agar hak konsumsi warga tidak tertunda. Namun, ia menilai langkah itu belum cukup karena akar masalah bisa saja tetap berada di sistem yang sama.
Ia meminta evaluasi total terhadap kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, dan distribusi ke titik penerima. Rajiv juga mendorong pembenahan fasilitas penyimpanan cadangan beras pemerintah, terutama pada sirkulasi udara dan kebersihan gudang.
Ia menilai kebersihan dan sirkulasi udara penting untuk mencegah hama serta menjaga mutu beras sampai ke masyarakat. Tanpa pembenahan itu, masalah serupa dinilai berpotensi kembali muncul pada pengiriman berikutnya.
Desakan tanggung jawab dari hulu
Legislator Fraksi Partai NasDem itu meminta Bulog, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal. Ia menilai penggantian komoditas tidak akan menyelesaikan persoalan bila sistem pergudangan dan pengendalian mutu tetap bermasalah.
Rajiv juga membuka kemungkinan sanksi atau evaluasi jabatan jika ditemukan kelalaian petugas di lapangan. Menurut dia, pimpinan Bulog setempat harus ikut bertanggung jawab bila masalah berawal dari gudang, pengawasan, atau pelaksanaan SOP.
Ia menegaskan kasus di Bangkalan tidak boleh dianggap sebagai persoalan lokal semata. Dalam pandangannya, kejadian itu menjadi alarm untuk meninjau ulang tata kelola pangan nasional yang menyangkut stok, penyimpanan, dan distribusi bantuan.
Keresahan warga dan perangkat desa
Teguran tersebut disampaikan lewat keterangan tertulis dan langsung memicu sorotan terhadap rantai pengawasan bantuan pangan. Rajiv menyebut kejadian itu menimbulkan keresahan di kalangan warga penerima manfaat dan perangkat desa yang menyalurkannya.
Karena itu, ia meminta pemeriksaan mutu dilakukan sebelum bantuan dikirim, bukan setelah warga atau perangkat desa menemukan masalah. Rajiv menilai cara kerja seperti itu lebih proaktif dan bisa mencegah komoditas bermutu rendah lolos ke masyarakat.
Ia juga mendorong audit mutu secara masif di wilayah lain. Menurut dia, langkah itu perlu untuk memastikan tidak ada bantuan pangan lain yang lolos dalam kondisi serupa.
Pengawasan parlemen diperketat
Rajiv memastikan fungsi pengawasan parlemen akan diperketat, terutama pada transparansi penyimpanan dan akuntabilitas pengeluaran stok dari gudang pemerintah. Fokus pengawasan itu diarahkan agar rantai distribusi bantuan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bantuan pangan tidak boleh hadir sekadar untuk memenuhi penyaluran administratif. Bantuan itu harus benar-benar layak diterima masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat.
