Tiongkok mengirim armada patroli besar ke perairan timur Taiwan setelah Jepang dan Filipina membuka perundingan resmi soal batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Langkah itu langsung menunjukkan bahwa pembahasan teknis maritim di kawasan ini kini ikut berubah menjadi manuver politik yang sensitif.
Beijing menilai negosiasi kedua negara itu menyentuh wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai bagian dari Taiwan. Karena itu, pengerahan armada diposisikan sebagai penolakan terhadap proses yang dianggap tidak sah sekaligus sinyal bahwa Tiongkok siap merespons di lapangan.
Respons keras Beijing
Kementerian Transportasi Tiongkok menyebut pengerahan ini sebagai bagian dari armada yang bergabung dengan formasi penjaga pantai yang sudah lebih dulu berada di kawasan tersebut. Kantor berita Xinhua juga menyebut patroli terbaru itu sebagai tindakan yang diperlukan.
Media pemerintah Tiongkok menulis bahwa pengumuman Jepang dan Filipina untuk memulai negosiasi batas maritim di perairan timur Pulau Taiwan dinilai melanggar kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China. Nada serupa juga muncul dalam pemberitaan People’s Daily yang menuduh Jepang dan Filipina sebagai sumber masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.
Kapal terbesar ikut dikerahkan
Armada itu mencakup Haixun 09, kapal patroli maritim berbobot 10.000 ton yang disebut sebagai yang terbesar di kelasnya milik Tiongkok. Di dalam formasi yang sama juga terdapat Haixun 08 berbobot 7.500 ton, kapal penyelamat laut Haixun 06, serta kapal salvase Donghaijiu 113 yang masing-masing berbobot 5.000 ton.
Kehadiran Haixun 09 menjadi sorotan karena ukuran dan simbolismenya di kawasan yang sensitif. Armada tersebut tidak hanya berfungsi sebagai patroli, tetapi juga diposisikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut di area strategis.
Patroli gabungan pertama di zona ekonomi eksklusif
Platform pemantau aktivitas penjaga pantai Tiongkok, Marine Equipment & Government Vessel Information, menyebut operasi itu sebagai patroli gabungan pertama antara otoritas maritim dan penjaga pantai Beijing di zona ekonomi eksklusif di timur Taiwan. Platform itu juga menulis bahwa patroli tersebut akan memperkuat kendali Tiongkok atas wilayah perairan tersebut.
Sejumlah analis menilai reaksi Beijing berkaitan erat dengan pembacaan politik atas kerja sama Jepang dan Filipina. Bagi Tiongkok, perundingan batas maritim itu dipandang sebagai tantangan langsung terhadap posisinya terkait Taiwan.
Tekanan diplomatik di tengah aktivitas maritim meningkat
Pengerahan armada ini memperlihatkan bagaimana isu batas maritim langsung memicu respons lapangan dari Beijing. Di saat Jepang dan Filipina mendorong pembicaraan teknis soal delimitasi wilayah, Tiongkok justru menempatkan armada patroli sebagai penegasan bahwa sengketa itu tidak hanya terjadi di meja perundingan.
Situasi tersebut membuat kawasan timur Taiwan kembali menjadi titik rawan, terutama ketika patroli maritim dan aktivitas penjagaan laut meningkat. Di sisi lain, pembicaraan Jepang dan Filipina menunjukkan bahwa penetapan batas maritim tetap berjalan, meski berhadapan dengan penolakan keras dari Beijing.
Source: mediaindonesia.com
