Program JHT BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu manfaat yang paling sering dibutuhkan peserta saat memerlukan dana tunai. Saldo JHT bisa dicairkan sebagian atau seluruhnya, tetapi setiap skema punya syarat berbeda yang perlu dipahami sejak awal agar pengajuan tidak tertunda.
Banyak peserta baru mengetahui bahwa pencairan JHT tidak selalu berarti saldo bisa diambil penuh. Ada batas 10 persen, 30 persen, dan 100 persen, serta masing-masing hanya berlaku untuk kondisi tertentu sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan.
Cair sebagian hanya untuk peserta aktif dengan masa tertentu
Pencairan sebagian ditujukan bagi peserta yang masih aktif bekerja dan sudah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Pada skema ini, peserta bisa mengambil hingga 10 persen dari total saldo JHT yang sudah terkumpul.
Opsi lain adalah pencairan 30 persen yang diperuntukkan bagi kebutuhan uang muka perumahan. Untuk jalur ini, peserta perlu menyiapkan bukti kepemilikan rumah yang sah, seperti akad kredit atau dokumen perumahan resmi.
Batas klaim sebagian hanya satu kali
Aturan BPJS Ketenagakerjaan membatasi pencairan sebagian hanya dapat dilakukan satu kali selama masa kepesertaan aktif. Artinya, peserta yang sudah mengambil 10 persen atau 30 persen tidak bisa mengajukan pencairan sebagian lagi untuk alasan yang sama.
Setelah klaim sebagian digunakan, pengajuan berikutnya baru bisa dilakukan saat peserta memenuhi syarat pencairan penuh 100 persen. Karena itu, keputusan mencairkan JHT perlu disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek dan rencana keuangan yang lebih panjang.
Kapan saldo JHT bisa dicairkan 100 persen
Pencairan penuh diberikan kepada peserta yang sudah tidak lagi terikat hubungan kerja atau berada dalam kondisi tertentu. Salah satu syarat yang disebut dalam ketentuan adalah peserta telah berusia 56 tahun atau memasuki usia pensiun.
Selain itu, saldo JHT juga bisa dicairkan penuh saat peserta resign, terkena pemutusan hubungan kerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jika peserta meninggal dunia, hak pencairan dialihkan kepada ahli waris yang sah.
Dokumen yang wajib disiapkan
Pengajuan klaim membutuhkan dokumen dasar seperti Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, Kartu Keluarga, dan buku tabungan aktif. Untuk peserta yang resign atau terkena PHK, paklaring juga menjadi dokumen tambahan yang perlu disiapkan.
Kelengkapan berkas sangat berpengaruh pada cepat atau lambatnya verifikasi. BPJS Ketenagakerjaan juga menekankan agar dokumen asli dipindai dengan jelas supaya petugas lebih mudah memeriksa data yang diajukan.
Jalur digital memudahkan proses klaim
Peserta kini bisa mengajukan pencairan JHT lewat layanan digital. Aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile dapat digunakan untuk peserta dengan total saldo di bawah Rp10 juta.
Untuk saldo yang lebih besar, peserta dapat memakai portal Lapak Asik sebagai jalur verifikasi dan klaim daring. Kehadiran layanan ini membuat proses pengajuan lebih praktis karena peserta bisa menyiapkan dokumen tanpa harus datang langsung, selama data yang diminta sudah lengkap.
Pemahaman soal batas 10 persen, 30 persen, dan 100 persen menjadi penting karena JHT berfungsi sebagai tabungan jangka panjang. Jika klaim dilakukan tanpa memperhatikan syarat yang berlaku, saldo yang seharusnya berkembang hingga masa pensiun bisa berkurang lebih cepat dari yang direncanakan.
