Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan warga Jawa Tengah akan kembali lagi ke desa dalam bentuk bantuan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa atau Bankeupemdes sebesar Rp 1,7 triliun pada 2026.
Dana itu menjadi salah satu alokasi terbesar untuk desa-desa di Jawa Tengah dan sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah provinsi menempatkannya sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Disalurkan ke 13.093 titik di 29 kabupaten
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, menegaskan bahwa pajak yang dibayar masyarakat akan kembali ke masyarakat lewat bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana desa. Menurut dia, dana itu diarahkan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.
| Informasi | Rincian |
|---|---|
| Nama program | Bankeupemdes |
| Alokasi 2026 | Rp 1,7 triliun |
| Jumlah titik penyaluran | 13.093 titik |
| Wilayah penerima | 29 kabupaten di Jawa Tengah |
| Kisaran bantuan per desa | Rp 50 juta hingga Rp 200 juta |
Besaran bantuan yang diterima tiap desa tidak sama. Nilainya disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dijalankan, dengan kisaran Rp 50 juta hingga Rp 200 juta.
Fokus pada jalan, jembatan, dan layanan desa
Pemanfaatan Bankeupemdes mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Bantuan ini juga diarahkan ke fasilitas pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga di desa.
Eko mengatakan skema tersebut diharapkan tidak berhenti pada bangunan fisik. Pemerintah provinsi juga ingin dana itu menggerakkan aktivitas ekonomi di desa melalui pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan material dari masyarakat setempat.
Naik dibanding tahun sebelumnya
Nilai Bankeupemdes pada 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, alokasinya sekitar Rp 1,6 triliun sebelum naik menjadi Rp 1,7 triliun pada 2026.
Kenaikan itu menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap desa. Eko menyebut dana yang beredar melalui bantuan tersebut akan memberi multiplier effect bagi perekonomian desa.
Manfaat sudah terasa di lapangan
Salah satu penerima Bankeupemdes adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025, desa ini menerima bantuan untuk pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di sejumlah dusun.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan bantuan Rp 200 juta digunakan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni. Selain itu, bantuan Rp 50 juta dipakai untuk membangun talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
Anggoro menyebut manfaat program itu dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan tersebut membantu mengurangi risiko banjir dan longsor, sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata di desa.
Pengerjaan melibatkan warga setempat
Seluruh pekerjaan di Banyubiru dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK dengan melibatkan tenaga kerja lokal.
Pembelian material juga dilakukan di toko-toko desa agar perputaran uang tetap berada di lingkungan setempat. Pola kerja ini membuat dampak ekonomi program lebih terasa bagi warga.
