Harapan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kembali menguat setelah rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Kini, masyarakat dan tokoh adat Bali menanti tindak lanjut kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.
Proyek yang direncanakan berada di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dipandang sebagai salah satu jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di Pulau Dewata. Aktivitas ekonomi dan infrastruktur selama ini dinilai lebih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.
Bandara dan Jalan Tol dalam RPJMN
Masuknya rencana Bandara Bali Utara dalam RPJMN 2025-2029 menjadi dasar penting bagi kelompok masyarakat yang mendorong percepatan proyek tersebut. Dokumen itu juga memuat rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bali Selatan dengan Bali Utara.
Bagi masyarakat Buleleng, dua infrastruktur tersebut diharapkan membuka arah baru pemerataan ekonomi di wilayah utara. P3SB menyebut proyek bandara telah dinantikan masyarakat Bali selama lebih dari 10 tahun.
| Periode | Peristiwa |
|---|---|
| 13 Februari 2024 | P3SB menyebut Prabowo menyampaikan komitmen pembangunan bandara kepada penglingsir Bali sebelum menjadi presiden. |
| 3 November 2024 | Komitmen pembangunan bandara disebut kembali disampaikan kepada publik setelah Prabowo menjadi Presiden RI. |
| Perpres Nomor 12 Tahun 2025 | RPJMN 2025-2029 memuat pembangunan bandara di Kubutambahan dan jalan tol penghubung Bali utara-selatan. |
Aspirasi Tokoh Adat ke KSP
Para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali atau P3SB mendatangi Gedung Bina Graha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Mereka hadir bersama tokoh masyarakat Kubutambahan serta utusan raja dan sultan Nusantara untuk meminta kepastian percepatan pembangunan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima perwakilan tersebut dan menyatakan aspirasi itu akan diteruskan kepada Presiden. Menurut keterangan resmi yang dikutip finance.detik.com, penentuan lokasi dan kebijakan pendukung proyek perlu dikaji cepat, tepat, serta transparan.
“KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden,” kata Dudung. Pernyataan itu menjadi jawaban awal atas dorongan agar proyek tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Menekan Ketimpangan Bali Utara dan Selatan
Ketua P3SB Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan aspirasi utama yang dibawa adalah keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Ia menilai ketimpangan infrastruktur telah membuat banyak generasi muda dari wilayah utara harus merantau, sementara kawasan selatan semakin padat.
“Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung Raja dan Sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan,” ujar Ida. Dukungan tersebut menunjukkan pembangunan bandara diposisikan sebagai isu yang berkaitan dengan masa depan ekonomi masyarakat setempat.
Forum Silaturahmi Keraton Nusantara juga menyatakan dukungan terhadap rencana itu melalui Ketua Umumnya, Mapparessa. Keterlibatan raja dan sultan Nusantara dimaksudkan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan seiring dengan perlindungan budaya lokal.
Usulan Bandara di Lepas Pantai
Dalam audiensi, tokoh adat dan masyarakat mengusulkan lokasi bandara berada di lepas pantai wilayah Kubutambahan. Konsep tersebut diajukan agar pembangunan tidak memicu penggusuran permukiman warga dan tetap menjaga kesucian situs adat serta pura di daratan Bali.
Usulan ini sekaligus menjadi bagian dari pembahasan yang masih memerlukan kajian kebijakan dan lokasi. Masyarakat berharap pembangunan dapat dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, lingkungan sosial, dan nilai budaya Bali.
Pendanaan proyek juga diharapkan berasal dari investasi sektor swasta agar tidak membebani keuangan negara. Keputusan pemerintah mengenai kelanjutan Bandara Bali Utara akan menentukan apakah rencana pemerataan infrastruktur dan ekonomi di Pulau Dewata dapat bergerak ke tahap berikutnya.
