Pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM subsidi meski tekanan global masih tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut beban tambahan itu akan ditutup lewat kombinasi penerimaan negara dari sektor energi dan efisiensi belanja.
Langkah ini penting karena kenaikan BBM subsidi langsung memukul daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bahlil menegaskan pemerintah tidak hanya melihat sisi pengeluaran APBN, tetapi juga mencari ruang dari sisi pendapatan agar perlindungan bagi kelompok bawah tetap terjaga.
Hitung-hitungan subsidi dan ICP
Dalam paparannya di Jakarta, Bahlil menjelaskan bahwa pada APBN 2026 total subsidi BBM mencapai sekitar Rp200 triliun dengan asumsi Indonesian Crude Price atau ICP di level US$70 per barel. Pada skenario itu, negara diperkirakan menerima pemasukan sebesar US$10,8 miliar.
Ia juga memaparkan perubahan penerimaan saat harga minyak dunia bergerak naik. Jika ICP naik ke US$90 per barel, pemasukan disebut bisa menjadi US$14,3 miliar, sedangkan pada level US$100 per barel, penerimaan naik menjadi US$17,6 miliar.
| Skenario ICP | Penerimaan Negara |
|---|---|
| US$70 per barel | US$10,8 miliar |
| US$90 per barel | US$14,3 miliar |
| US$100 per barel | US$17,6 miliar |
Menurut Bahlil, kenaikan ICP hingga US$100 per barel memang membuat kebutuhan subsidi ikut membesar. Dalam hitungannya, tambahan beban yang harus ditutup bisa mencapai sekitar Rp230-Rp250 triliun.
Dari lifting migas hingga royalti
Bahlil menilai tambahan pendapatan dari sektor hulu migas menjadi salah satu penopang utama. Saat ICP naik ke US$100 per barel, negara disebut memperoleh tambahan pendapatan sekitar US$7 miliar atau setara Rp120-Rp125 triliun dengan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS.
Angka itu menurutnya sudah menutup sekitar 50 persen dari kebutuhan tambahan subsidi. Setelah itu, pemerintah mencari ruang tambahan lain agar beban APBN tidak sepenuhnya ditanggung dari pos subsidi.
Langkah berikutnya datang dari sektor mineral dan batu bara. Pemerintah menaikkan beberapa royalti, termasuk royalti nikel dan royalti batu bara, serta sejumlah sektor lain.
Dari kebijakan tersebut, negara diperkirakan memperoleh tambahan pemasukan sekitar Rp30-Rp35 triliun. Dengan demikian, total dana dari sektor ESDM bisa mendekati Rp160 triliun dari asumsi kebutuhan tambahan subsidi yang berada di kisaran Rp230-Rp250 triliun.
Efisiensi jadi penutup akhir
Bahlil menegaskan sisa kebutuhan pembiayaan baru ditutup lewat efisiensi. Kombinasi kenaikan penerimaan dan penghematan itu disebut menjadi kunci agar harga BBM subsidi tetap terjaga tanpa membuat APBN menanggung tekanan berlebihan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tetap dipilih karena berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah tekanan harga energi global, pemerintah berupaya menjaga stabilitas BBM subsidi sambil mencari penutup beban dari sektor energi.
