Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Kepastian ini menjadi sinyal kuat bahwa negara masih menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil.
Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Hotel Merlynn Park, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil agar kebijakan energi tetap berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Subsidi energi belum akan berubah
Bahlil mengatakan ada banyak pihak yang mendorong kenaikan harga energi bersubsidi. Namun, pemerintah memilih menahan langkah itu karena situasi global dinilai masih penuh ketidakpastian.
Ia menyebut arahan Presiden menjadi dasar utama dalam menjaga subsidi agar tidak berubah. Sikap itu, menurut dia, juga sejalan dengan posisi Partai Golkar yang berpihak kepada rakyat.
BBM dan LPG subsidi masih menjadi komponen vital bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Setiap perubahan harga biasanya langsung terasa pada biaya hidup dan daya beli masyarakat.
Pemerintah berhati-hati di tengah tekanan global
Bahlil menyoroti kondisi internasional yang belum memberi ruang nyaman bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi membebani publik.
Ia menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan subsidi diambil setelah melihat berbagai dinamika yang meminta penyesuaian tarif. Meski begitu, perlindungan masyarakat tetap ditempatkan sebagai pertimbangan utama.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa subsidi energi masih dipakai sebagai instrumen untuk menahan gejolak ekonomi. Dalam situasi seperti itu, stabilitas harga energi dianggap penting agar kebutuhan dasar tetap terjangkau.
Sorotan pada kebocoran penerimaan negara
Di luar isu subsidi, Bahlil juga menyinggung persoalan transfer pricing dan under invoicing dalam ekspor sumber daya alam. Ia menyebut praktik itu ditemukan dalam aktivitas ekspor komoditas dan merugikan potensi penerimaan pajak negara.
Menurut dia, harga jual ke perusahaan afiliasi di luar negeri kerap dibuat jauh lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, komoditas yang sama dijual kembali dengan harga lebih tinggi di negara tujuan.
Ia menilai skema seperti itu membuat negara hanya menerima dasar pajak dari nilai yang lebih kecil. Karena itu, ia mendorong penertiban melalui kebijakan satu pintu.
Pesan agar organisasi tetap solid
Dalam forum yang sama, Bahlil juga memberi arahan kepada dua bakal calon ketua umum Kosgoro periode 2026-2031, Sari Yuliati dan La Ode Saiful Akbar. Ia meminta keduanya menjaga persatuan dan mengutamakan kebesaran hati dalam proses pemilihan.
Bahlil menekankan bahwa organisasi yang kuat membutuhkan kekompakan dan kerja sama. Ia mengatakan kompetisi tetap bisa berlangsung, tetapi harus berujung pada persandingan, bukan perpecahan.
Menurut dia, kedua figur itu sama-sama kader yang baik dan dikenal di internal organisasi. Karena itu, mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada forum musyawarah untuk menentukan pemimpin berikutnya.
Kepastian harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir 2026 menjadi perhatian utama karena menyangkut langsung beban hidup masyarakat. Di saat ekonomi global masih berfluktuasi, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah masih memilih menahan kenaikan demi menjaga stabilitas kebutuhan dasar warga.
