Ketergantungan Indonesia pada LPG impor kembali menjadi sorotan karena devisa negara yang keluar untuk komoditas itu disebut mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun. Angka tersebut membuat beban energi nasional semakin berat, terutama saat sebagian besar kebutuhan LPG domestik masih dipenuhi dari luar negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta. Ia menilai, selama impor tetap tinggi, tekanan terhadap APBN dan devisa akan terus muncul, apalagi ketika harga minyak dunia bergerak naik.
Beban fiskal terus membesar
Bahlil menjelaskan bahwa pengeluaran negara untuk membeli LPG impor tidak kecil. Nilai devisa yang terserap setiap tahun berada di kisaran Rp120 triliun sampai Rp150 triliun, dan bisa meningkat saat harga minyak dunia naik.
Situasi ini menunjukkan masalah LPG bukan hanya soal pasokan. Risiko fiskal juga ikut membesar karena biaya impor dapat terdorong naik ketika harga energi global menguat.
Tekanan itu tercermin dari subsidi LPG dalam APBN yang belum menunjukkan tren turun secara konsisten. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi LPG tercatat Rp67,6 triliun pada 2021 dan naik menjadi Rp100,4 triliun pada 2022.
Setelah itu, nilai subsidi sempat turun menjadi Rp74,3 triliun pada 2023. Namun angkanya kembali naik menjadi Rp80,9 triliun pada 2024 dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.
Impor masih mendominasi pasokan
Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menunjukkan ketergantungan Indonesia pada LPG impor masih sangat besar. Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional 8,36 juta ton.
Pada 2025, impor naik menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi nasional 9,24 juta ton. Dengan komposisi itu, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Bahlil menilai kondisi tersebut membuat kebijakan subsidi energi belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia menyebut subsidi justru banyak menopang barang impor, bukan memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik.
Menurut dia, efisiensi hanya bisa dicapai jika bahan baku yang tersedia di dalam negeri digunakan untuk menggantikan LPG. Langkah itu dinilai lebih masuk akal dibanding terus menanggung beban impor dalam skala besar.
Pemerintah dorong bahan bakar pengganti
Sebagai upaya menekan impor, pemerintah mendorong pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah. Proyek ini digarap oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
DME juga sudah masuk daftar hilirisasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026. Pemerintah melihat proyek itu sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor.
Meski demikian, tantangan DME masih besar. Sejumlah pengamat menilai persoalan utama ada pada keekonomian, karena harga DME masih memerlukan dukungan subsidi agar bisa bersaing dengan LPG di masyarakat.
Tekanan energi belum akan mereda
Dengan konsumsi nasional yang terus tumbuh dan impor yang masih dominan, tekanan pada devisa serta subsidi LPG berpotensi berlanjut. Kondisi ini membuat pengembangan energi substitusi menjadi penting, bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selama struktur pasokan belum berubah, Indonesia masih akan menghadapi biaya besar untuk memenuhi kebutuhan LPG rumah tangga dan industri. Pemerintah kini menempatkan pengembangan bahan bakar pengganti sebagai salah satu jalan keluar dari ketergantungan yang selama ini menyedot devisa dalam jumlah besar.
