Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut evaluasi harga bahan bakar minyak nonsubsidi sudah hampir selesai. Proses itu kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah setelah pembahasan bersama Pertamina dan badan usaha swasta berjalan intensif.
Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi harga minyak mentah global yang masih bergerak naik. Pemerintah sebelumnya menahan harga jual BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, meski tekanan dari pasar internasional terus berkembang.
Pembahasan harga masuk tahap akhir
Bahlil menegaskan bahwa pembahasan penyesuaian harga sudah berada di fase final. Ia menyampaikan bahwa rapat-rapat dengan para pelaku usaha telah berlangsung cukup intens, sehingga keputusan dinilai tidak lagi jauh dari pengumuman.
Dalam keterangannya, Bahlil mengatakan, “Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih.” Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah dan pelaku usaha telah mendekati kesepahaman terkait arah kebijakan harga baru.
Meski begitu, pemerintah tetap menghitung dampak kebijakan ini secara hati-hati. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak hanya soal kondisi pasar, tetapi juga menyangkut daya tahan konsumen dan stabilitas sektor energi nasional.
Harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar
Dasar penetapan harga BBM nonsubsidi tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Kementerian ESDM. Salah satunya adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengatur perhitungan harga eceran BBM umum.
Aturan tersebut menegaskan bahwa harga bensin dan solar nonsubsidi di SPBU mengikuti perubahan harga pasar internasional secara berkala. Bahlil juga menegaskan prinsip itu dengan menyebut, “BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar.”
Dengan mekanisme tersebut, harga jual di dalam negeri tidak berdiri sendiri. Perubahan di pasar minyak global ikut memberi pengaruh terhadap penyesuaian harga yang sedang dievaluasi pemerintah bersama badan usaha.
Tekanan dari pasar minyak dunia
Evaluasi harga kali ini berlangsung saat pasar minyak dunia masih bergejolak. Ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran disebut menjadi salah satu faktor yang menekan harga minyak mentah global.
Harga Brent dan West Texas Intermediate atau WTI kini berada di kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel. Level itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Januari 2026 yang tercatat 64 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut membuat selisih antara harga pengadaan dan harga jual menjadi perhatian utama. Karena itu, pemerintah dan badan usaha kembali menelaah apakah harga BBM nonsubsidi perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan perkembangan pasar.
Stabilitas pasokan tetap dijaga
Di tengah pembahasan harga, pemerintah tetap menempatkan stabilitas energi sebagai prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga harga energi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan menahan harga pada awal bulan lalu diambil untuk mencegah keresahan di masyarakat. Langkah itu ditempuh meski ada selisih harga pengadaan yang harus ditanggung sementara waktu oleh pihak terkait.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa beban selisih harga selama masa penahanan ditanggung oleh Pertamina. Sementara itu, stok BBM nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Dengan evaluasi yang hampir rampung, perhatian kini tertuju pada waktu pengumuman resmi dari pemerintah. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan menjadi keputusan penting untuk menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar, dinamika harga minyak global, dan kestabilan pasokan energi di dalam negeri.
