Pemerintah Amerika Serikat menuding China menekan sejumlah negara Afrika hingga izin lintas udara pesawat kepresidenan Taiwan dicabut mendadak. Langkah itu membuat perjalanan Presiden Taiwan ke Eswatini batal, dan Washington menyebutnya sebagai penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional.
Taiwan mengatakan Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar semula memberi izin terbang, lalu menariknya kembali saat pesawat kepresidenan hendak melintas. Pembatalan itu memicu sorotan baru atas sengketa politik yang kembali menyeret ruang udara, diplomasi Afrika, dan persaingan pengaruh antara Beijing dan Taipei.
Sengketa izin terbang yang memicu kecaman
Departemen Luar Negeri AS menilai pencabutan izin lintas udara itu bukan sekadar urusan teknis penerbangan. Washington melihat keputusan tersebut sebagai upaya untuk mengganggu perjalanan resmi Taiwan dan menekan martabat pemerintah pulau itu di panggung internasional.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut negara-negara terkait bertindak atas permintaan China. Menurut pernyataan Washington, ruang udara internasional seharusnya dikelola demi keselamatan penerbangan, bukan dijadikan alat untuk kepentingan politik Beijing.
Taiwan juga menyampaikan pandangan serupa melalui pejabat keamanannya. Pejabat itu mengatakan China menekan Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius, termasuk dengan ancaman sanksi ekonomi dan pencabutan bantuan penghapusan utang.
Tuduhan intimidasi dari Beijing
Washington menilai kasus ini merupakan bagian dari pola tekanan China terhadap Taiwan dan para pendukungnya. AS menyebut tindakan semacam itu bukan hanya merugikan Taiwan, tetapi juga berpotensi mengganggu perdamaian dan kemakmuran internasional.
China membantah tuduhan tersebut melalui Kantor Urusan Taiwan. Namun, Beijing tetap menyatakan menghargai sikap tiga negara yang dianggap sejalan dengan prinsip satu China.
Pernyataan itu muncul di tengah posisi China yang sejak lama memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Taipei menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa Taiwan memiliki pemerintahan demokratis sendiri.
Reaksi dari Eropa dan Inggris
Sorotan atas pencabutan izin itu tidak hanya datang dari AS. Uni Eropa ikut menyampaikan keprihatinan dan menekankan bahwa keputusan mengenai ruang udara harus transparan, dapat diprediksi, dan tidak digunakan untuk mencapai tujuan politik.
Ruth Bradley-Jones, duta besar de facto Inggris untuk Taiwan, juga mengeluarkan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa pengelolaan ruang udara harus mengutamakan keselamatan dan stabilitas, bukan kepentingan politik pihak tertentu.
Sikap dari Eropa dan Inggris memperlihatkan bahwa isu ini dilihat lebih luas daripada sekadar urusan hubungan Taiwan dan China. Perdebatan juga menyentuh prinsip dasar tata kelola penerbangan sipil internasional yang dinilai tidak boleh dipengaruhi tekanan politik.
Eswatini dan arti simbolis kunjungan Taiwan
Kunjungan yang batal itu direncanakan menuju Eswatini, salah satu dari sedikit negara yang masih mempertahankan hubungan resmi dengan Taiwan. Presiden Taiwan Lai dijadwalkan hadir dalam peringatan 40 tahun naik takhta Raja Mswati III.
Eswatini memiliki arti penting bagi Taipei karena hubungan diplomatiknya masih bertahan di tengah berkurangnya jumlah mitra resmi Taiwan. Kunjungan terakhir presiden Taiwan ke negara itu dilakukan pada 2023 saat Tsai Ing-wen berkunjung ke Eswatini.
Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat juga mengecam langkah China dan menyatakan dukungan untuk Taiwan. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, AS tetap menjadi pendukung internasional terbesar Taiwan dan pemasok senjata utamanya, sehingga setiap gangguan terhadap mobilitas pejabat Taiwan ikut memicu perhatian Washington.
