Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah isu bahwa pemerintah membeli tanah masyarakat Papua seharga Rp100 ribu per hektare. Ia menegaskan program pembangunan pertanian tidak bertujuan mengambil alih hak kepemilikan warga.
Menurut Amran, sawah yang dibangun lewat program pemerintah tetap menjadi milik masyarakat setempat. Pemerintah berperan menyiapkan lahan pertanian, jaringan irigasi, serta alat dan mesin pertanian untuk menunjang pengelolaannya.
“Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare,” kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan di tengah perbincangan mengenai pengembangan pertanian Papua dan status tanah warga. Amran menyebut narasi soal harga tanah tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ia sampaikan dari lapangan.
Sawah Disebut Tidak Beralih ke Negara
Amran mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut, menurut dia, tetap berada dalam kepemilikan masyarakat dan bukan menjadi aset negara.
| Aspek Program | Keterangan |
|---|---|
| Lahan pertanian yang dibangun | Sekitar 137 ribu hektare di Papua |
| Status kepemilikan sawah | Tetap milik masyarakat setempat |
| Dukungan pemerintah | Irigasi, alat mesin pertanian, dan pengembangan lahan |
| Contoh lahan garapan petani | Disebut mencapai 3 hingga 4 hektare |
Ia menekankan bahwa pembangunan sawah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas warga. Dukungan pemerintah disebut mencakup pengiriman ratusan alat mesin pertanian, pembangunan irigasi, dan pembentukan Brigade Pangan.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Amran menyatakan bantuan yang disalurkan nilainya mencapai triliunan rupiah. Bantuan itu ditujukan agar petani bisa mengelola lahannya secara mandiri serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dukungan untuk Komoditas Lokal
Pengembangan pertanian di Papua, menurut Amran, juga mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat. Sagu dan kelapa menjadi contoh komoditas yang disebut memperoleh dukungan pengembangan.
Pemerintah tidak hanya menyoroti sawah dalam pengembangan sektor pangan di wilayah tersebut. Arah program juga dikaitkan dengan pemanfaatan potensi komoditas yang telah dekat dengan kehidupan masyarakat Papua.
Amran turut menyampaikan pengalaman seorang petani yang disebut memperoleh lahan garapan seluas 3 hingga 4 hektare. Dari pengelolaan lahan itu, petani tersebut disebut meraih pendapatan bersih sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan.
Ia juga mengatakan traktor yang digunakan dalam program itu menjadi milik petani. Bagi Amran, hal tersebut menunjukkan bahwa program cetak sawah Papua tidak dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah masyarakat.
Pertanyaan Muncul di Forum Pelajar
Menurut VIVA, penjelasan Amran disampaikan saat ia menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Rapat Kerja Nasional IPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kegiatan bertema “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” itu diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari berbagai daerah.
Pertanyaan mengenai isu harga tanah di Papua datang dari Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Tamim meminta penjelasan agar generasi muda dapat memandang persoalan tersebut secara rasional di tengah derasnya informasi yang beredar.
Dalam kesempatan itu, Amran mengajak pelajar tidak langsung mempercayai narasi yang belum diverifikasi. Ia meminta generasi muda melihat fakta di lapangan dan mendengarkan pengalaman masyarakat yang menerima manfaat program.
Amran juga menceritakan kunjungan kerjanya ke Papua saat menerima aspirasi dari warga untuk memperluas pembangunan sawah. Ia mengatakan masyarakat yang ditemuinya meminta tambahan program hingga ribuan hektare, bukan menyampaikan penolakan.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare,” kata Amran. Ia menilai permintaan itu menunjukkan adanya warga yang ingin merasakan manfaat pengembangan pertanian.
Pembangunan pertanian di Papua disebut Amran sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional. Ia mengaitkan program tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.
Selain mendorong pengembangan lahan, Amran mengajak pelajar menjadi generasi produktif dengan memanfaatkan ruang yang tersedia, termasuk di wilayah perkotaan. Penegasannya tetap sama, yakni masyarakat Papua disebut tetap menjadi pemilik lahan dalam program pengembangan sawah tersebut.